Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Surati Masinton, Ingatkan Ancaman UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba

Kompas.com - 19/05/2025, 09:09 WIB
Wahyu Wachid Anshory

Editor

KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyurati Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu soal status keanggotaan Geopark Kaldera Toba dalam jaringan geopark dunia berada di ujung tanduk setelah mendapatkan peringatan keras berupa "kartu kuning" dari UNESCO.

Menanggapi situasi tersebut, dalam surat itu, Megawati meminta kepala daerah dari PDI-P di wilayah Sumatera Utara itu untuk memperjuangkan perbaikan tata kelola Geopark Kaldera Toba.

“Pesan Ibu Megawati, supaya PDI-P dan kepala daerah PDI-P di Sumatera Utara memperjuangkan dan menyuarakan keberlanjutan tata kelola Geopark Kaldera Toba sesuai standar internasional yang ditetapkan UNESCO,” ujar Masinton, Minggu (18/5/2025).

Baca juga: Kemenpar Minta Kaldera Toba Dikelola Hati-hati Sesuai Standar UNESCO

Megawati juga menekankan pentingnya aspek ekologi, keanekaragaman hayati, dan budaya dalam pengembangan kawasan tersebut.

“Pesan Bu Mega adalah memuliakan warisan bumi, menghormati keragaman budaya, dan mensejahterakan masyarakat,” lanjut Masinton.

Apa Langkah Pemerintah untuk Menyelamatkan Status Geopark?

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menyusun berbagai langkah strategis.

Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menyatakan bahwa kementerian telah menyiapkan panel interpretasi di berbagai geosite dalam kawasan Kaldera Toba.

Panel ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam yang ada.

Selain itu, akan diadakan sejumlah kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) untuk mendukung forum dan diskusi terkait pengembangan Geopark.

Baca juga: Kaldera Toba Kena Kartu Kuning UNESCO, Kemenpar Panggil Pengelola Geopark

Kemenpar juga telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 sebesar Rp 56,6 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM di delapan kabupaten sekitar Danau Toba.

Kedelapan kabupaten tersebut adalah Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir.

Dana ini diharapkan dapat menunjang pengembangan fisik dan nonfisik, termasuk revitalisasi beberapa geosite penting seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.

General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global, Azizul Kholis, menyatakan optimisme terhadap upaya perbaikan yang sedang dilakukan.

“Gubernur Sumatera Utara sudah memberi atensi yang tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).

Baca juga: Geopark Kaldera Toba Terancam Dicoret UNESCO, Waktu Pembenahan Tinggal Sebulan

Azizul mengungkapkan bahwa diperlukan waktu setidaknya dua bulan untuk memenuhi seluruh catatan perbaikan dari UNESCO.

Halaman:


Terkini Lainnya
Polisi: Status Onad Masih Korban Penyalahgunaan Narkoba
Polisi: Status Onad Masih Korban Penyalahgunaan Narkoba
Banten
Menkeu Purbaya Ungkap Rencana Diskon Tarif Tol untuk Nataru 2025
Menkeu Purbaya Ungkap Rencana Diskon Tarif Tol untuk Nataru 2025
Jawa Timur
Tradisi dan Mitos Selasa Kliwon, Salah Satu Hari Sakral dalam Kalender Jawa
Tradisi dan Mitos Selasa Kliwon, Salah Satu Hari Sakral dalam Kalender Jawa
Jawa Tengah
Bagaimana Cara Mengetahui NIK KTP Bocor dan Dipakai untuk Pinjol atau Judol?
Bagaimana Cara Mengetahui NIK KTP Bocor dan Dipakai untuk Pinjol atau Judol?
Sulawesi Selatan
Masalah Pribadi Disebut Jadi Pemicu Onad Terjerat Kasus Narkoba
Masalah Pribadi Disebut Jadi Pemicu Onad Terjerat Kasus Narkoba
Jawa Tengah
Apa Alasan Prabowo Tambah Armada Pesawat Airbus A400M untuk TNI AU?
Apa Alasan Prabowo Tambah Armada Pesawat Airbus A400M untuk TNI AU?
Sulawesi Selatan
AHY Temui Prabowo di Istana, Bahas Solusi Utang Kereta Cepat Whoosh
AHY Temui Prabowo di Istana, Bahas Solusi Utang Kereta Cepat Whoosh
Jawa Barat
 Mata Murid SD di Palembang Lebam, Orangtua Curiga Dipukul Guru Pakai Cincin
Mata Murid SD di Palembang Lebam, Orangtua Curiga Dipukul Guru Pakai Cincin
Sumatera Selatan
10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Ini Daftar Lengkapnya
10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Ini Daftar Lengkapnya
Jawa Barat
Menkeu Purbaya Sebut Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Daerah Diberikan dengan Bunga 0,5 Persen
Menkeu Purbaya Sebut Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Daerah Diberikan dengan Bunga 0,5 Persen
Sulawesi Selatan
Pemakaman Pakubuwono XIII Tidak Dilakukan pada Selasa Kliwon, Pegiat Budaya Ungkap Alasannya
Pemakaman Pakubuwono XIII Tidak Dilakukan pada Selasa Kliwon, Pegiat Budaya Ungkap Alasannya
Jawa Tengah
Apakah NIK KTP Anda Dipakai untuk Pinjol Ilegal? Begini Cara Mengeceknya!
Apakah NIK KTP Anda Dipakai untuk Pinjol Ilegal? Begini Cara Mengeceknya!
Jawa Timur
ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat, Hak Tunjangan dan Pensiun Dicabut
ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat, Hak Tunjangan dan Pensiun Dicabut
Lampung
AHY Menunggu Arahan Presiden untuk Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh
AHY Menunggu Arahan Presiden untuk Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh
Jawa Timur
Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 2025: Syarat Peserta dan Cara Cek Tunggakan
Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 2025: Syarat Peserta dan Cara Cek Tunggakan
Kalimantan Barat
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Komentar
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau