Trump Tunda Serangan ke Infrastruktur Energi Iran 10 Hari, Negosiasi Jalan tapi Pasukan AS Justru Bertambah

KOMPAS.com - Presiden AS, Donald Trump, kembali memperpanjang penangguhan serangan terhadap fasilitas energi Iran.

Trump sebelumnya mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika Teheran tidak membuka kembali Selat Hormuz.

Menurut laporan BBC, Jumat (27/3/2026), pada Senin (23/3/2026), ia menunda ancaman itu selama lima hari dengan alasan adanya “percakapan yang sangat baik dan produktif” dengan Iran.

Klaim tersebut dibantah Teheran sebagai “berita palsu” yang bertujuan untuk memanipulasi pasar minyak. Kini, tenggat tersebut kembali diperpanjang.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Meluas di ASEAN Imbas Perang AS–Israel vs Iran, Indonesia Bisa Menyusul?

Kendati demikian, Trump tetap menegaskan bahwa komunikasi dengan Teheran masih berlangsung dan menunjukkan perkembangan positif.

Melalui unggahan di Truth Social, ia menyampaikan keputusan lanjutan dan memperpanjangnya hingga 10 hari.

“Sesuai permintaan Pemerintah Iran, saya menunda periode penghancuran Pembangkit Energi selama 10 hari hingga Senin, 6 April 2026, pukul 20.00,” tulis Trump.

Di tengah perkembangan ini, harga minyak dunia yang sempat melonjak pada Kamis (26/3/2026) dilaporkan kembali turun tak lama setelah pengumuman tersebut.

Dalam rapat kabinet sebelumnya, Trump juga memperingatkan bahwa AS akan menjadi “mimpi terburuk” bagi Iran jika tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan.

Baca juga: Munculnya 15 Poin Proposal AS dan 7 Syarat Damai Iran...

Di tengah pembicaraan, AS tambah pasukan ke Timur Tengah

PEXELS/MATTHEW HINTZ Ilustrasi militer AS, tentara Amerika Serikat.

Sementara itu, utusan khusus AS, Steve Witkoff, mengonfirmasi dalam pertemuan yang sama bahwa Washington telah mengirimkan proposal perdamaian berisi 15 poin kepada Iran.

Menanggapi hal itu, seorang pejabat Iran mengatakan kepada media pemerintah bahwa Teheran memiliki “hak alami dan sah” untuk mengendalikan Selat Hormuz.

Menurut laporan Aljazeera, Jumat (27/3/2026), di tengah berlangsungnya pembicaraan, Amerika Serikat terus memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah.

Tambahan pasukan pun dikirim, termasuk sekitar 5.000 Marinir dari Jepang dan California.

Selain itu, AS telah mengerahkan tiga kapal perang tambahan serta Divisi Lintas Udara ke-82.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintahan Donald Trump berada di bawah tekanan besar, terutama akibat lonjakan harga bensin di dalam negeri yang berdampak signifikan pada tingkat persetujuan dan popularitasnya.

Baca juga: POPULER TREN] Ayah Lempar Kursi ke Hakim di Ruang Pengadilan | Proposal AS Disebut Iran Tak Masuk Akal

Iran ragukan wacana perdamaian AS

Dilansir dari The Guardian, Jumat (27/3/2026), rencana perdamaian yang digagas Donald Trump dinilai tidak berjalan sesuai harapan, karena ia mengeklaim konflik hampir berakhir, namun di saat yang sama justru meningkatkan pengerahan pasukan.

Sikap ini membuat Teheran meragukan keseriusan tawaran tersebut, terutama karena persiapan operasi darat terus dilakukan.

Dalam pekan ini, Donald Trump kembali meluncurkan inisiatif perdamaian dengan pendekatan ultimatum yang menurutnya harus diterima.

Ia bahkan menegaskan, jika tidak disepakati maka “kita akan terus membom sesuka hati,” meski tanpa rincian jelas atau tanda Iran bersedia merespons.

Baca juga: Jelang Pemilu AS 2026, Perang AS-Israel dan Iran Bikin Publik Makin Tak Percaya pada Trump

Proposal itu disebut “maksimalis” oleh Iran dan dianggap tidak realistis oleh sejumlah analis serta mantan pejabat.

Respons Teheran terhadap rencana 15 poin itu cenderung berupa penolakan tegas, bahkan menuntut kedaulatan atas Selat Hormuz, yang berarti kendali atau hak veto atas jalur perdagangan energi global.

Perbedaan posisi yang tajam ini justru diikuti reaksi pasar yang relatif positif, dengan kenaikan saham dan turunnya harga minyak mentah Brent di bawah 100 dolar per barel.

Fenomena ini oleh analis dikaitkan dengan kemampuan Trump memengaruhi persepsi pasar.

Trump sendiri tetap optimistis. Saat bertemu Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, ia mencoba menenangkan.

“Ini tidak buruk, dan akan segera berakhir,” katanya.

Namun di lapangan, dalam sepekan terakhir, AS mulai memindahkan elemen unit elit dari berbagai wilayah ke Timur Tengah sebagai persiapan kemungkinan operasi darat untuk merebut kendali Selat Hormuz dari Iran.

Baca juga: Tolak Proposal Trump, Iran Punya 5 Syarat untuk Akhiri Perang