Ada Bagi-bagi Bir di Ajang Lari, Pemkot Bandung Mohon Maaf, Panggil Perusahaan dan Komunitas

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyesalkan insiden pembagian minuman beralkohol jenis bir saat kegiatan lomba lari Pocari Sweat Run 2025 yang digelar di Kota Bandung akhir pekan lalu.

Menanggapi kejadian tersebut, Wali Kota Bandung memerintahkan Tim Yustisi Penegakan Perda yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bandung untuk segera memanggil dua pihak yang diduga terlibat, yakni perusahaan produk kegiatan bagi-bagi bir gratis dan komunitas yang melakukan aksi bagi-bagi bir gratis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Brilyana, menyampaikan bahwa langkah pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya penegakan aturan.

Baca juga: Bagi-bagi Bir Gratis Saat Ajang Lari di Bandung Viral, Ini Tanggapan Farhan

"Pemkot Bandung menyesalkan terjadinya hal demikian (bagi-bagi bir). Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kelalaian dalam pengawasan kegiatan ini," ujar Yayan dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (24/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa dua pihak yang diduga melakukan pelanggaran sedang dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan.

"Pemanggilan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan. Kami ingin memastikan semuanya berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku," tegasnya.

Yayan menerangkan bahwa seluruh kegiatan publik di Kota Bandung harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Baca juga: Farhan Soroti Billboard dan Sampah Kota Bandung Jelang Pocari Sweat Run 2025

"Tujuan utama dari Perda ini adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat umum, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol," ujar Yayan.

Yayan menambahkan bahwa Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan publik dalam setiap kegiatan yang berlangsung di wilayah Kota Bandung.

"Kami tidak akan membiarkan hal serupa terulang kembali. Penanganan akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," katanya.