Editor
BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan masyarakat bisa lebih mudah mengajukan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Ke depan, warga tidak perlu lagi memiliki akses khusus ke pemerintah atau jalur politik untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Proses pengajuan akan dilakukan melalui aplikasi yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Untuk mendapat bantuan rumah tidak layak huni itu sulit kalau tidak punya akses ke pemerintah, kemudian tidak punya akses politik," ujar Dedi, Rabu (1/4/2026).
Ia menekankan bahwa sistem baru ini dirancang agar lebih terbuka dan dapat diakses langsung oleh masyarakat.
Baca juga: Dedi Mulyadi Berduka 3 TNI Gugur di Lebanon, Salah Satunya Warga Cimahi
Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menerapkan sistem pendaftaran berbasis aplikasi.
Nantinya, warga dapat mendaftar secara mandiri, baik melalui toko material maupun secara perorangan.
"Sebentar lagi aplikasinya akan kita siapkan," jelas Dedi.
Program ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan bantuan dengan cara yang lebih transparan dan efisien, sehingga proses perbaikan rumah tidak lagi bergantung pada jalur politik atau koneksi tertentu.
Baca juga: Dedi Mulyadi Bongkar Inefisiensi Pajak Kendaraan Dinas, Usul Dana Dialihkan ke Infrastruktur
Dedi menyebut terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi warga untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah:
Dengan dua syarat ini, pemerintah berharap bantuan dapat tepat sasaran, menyasar warga yang benar-benar membutuhkan perbaikan rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai kebijakan ini sebagai terobosan besar dalam membuka akses bagi masyarakat.
"Terobosan yang luar biasa, memberikan akses kepada rakyat seluas-luasnya, selama mengikuti aturan," ujarnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Usul Rekrut Lulusan SD untuk Tenaga Teknis yang Kerja Nyata di Lapangan
Maruarar menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat memperbaiki puluhan ribu rumah di Jawa Barat mulai April 2026.
Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat, program ini juga berpotensi mendorong ekonomi lokal.
Setiap proyek renovasi rumah diperkirakan melibatkan minimal tiga tenaga kerja, mulai dari tukang hingga sopir pengangkut material.
"Setiap rumah yang direnovasi minimal membutuhkan tiga pekerja. Artinya, program ini juga membuka lapangan kerja serta menggerakkan usaha warung, toko material, hingga jasa angkutan," jelas Maruarar Sirait.
Dengan demikian, program Rutilahu tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga memberikan efek positif bagi ekonomi masyarakat setempat.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi Permudah Akses Bantuan Rumah Tak Layak Huni, Warga Jabar Bisa Daftar Lewat Aplikasi".
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang