Rekrutmen Tamtama Besar-besan Dinilai Menyalahi Tugas Utama TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dan Ketua Badan Pekerja Centra Initiative Al Araf menilai, rekrutmen besar-besaran calon Tamtama di TNI Angkatan Darat (AD) untuk mengisi empat kompi dalam Batalyon Teritorial Pembangunan menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Empat kompi tersebut di antaranya kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni.

"Hal itu sudah keluar jauh dari tugas utama militer sebagai alat pertahanan negara dan kekuatan perang. TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk persiapan perang dan bukan untuk urus pertanian, perkebunan, dan peternakan," kata Araf, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (8/6/2025).

"Dengan demikian, kebijakan perekrutan itu sudah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU TNI itu sendiri," sambung dia.

Baca juga: Rekrutmen Tamtama Besar-besaran untuk Batalyon Teritorial Pembangunan

Araf mengatakan, pelibatan dan perekrutan TNI tersebut justru melemahkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.

Ia menilai, secara tidak langsung perekrutan untuk tujuan non-pertahanan negara tersebut akan mengancam kedaulatan negara karena TNI sibuk mengurus sektor di luar pertahanan.

"Perekrutan TNI untuk tujuan non-pertahanan itu akan mengancam kedaulatan negara karena TNI akan sibuk mengurusi non-pertahanan ketimbang urusi pertahanan negara," ujar dia.

Araf meminta agar proses perekrutan calon tamtama yang berlebihan itu diawasi dan dievaluasi oleh DPR dan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Karena telah menyalahi dari jati diri TNI itu sendiri sebagai kekuatan perang," ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan perekrutan calon tamtama sebanyak 24.000 orang dilatarbelakangi penyusunan struktur organisasi terbaru, yakni membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan.

Baca juga: Mengapa TNI AD Rekrut 24.000 Tamtama di 2025? Ini Penjelasan Lengkapnya

"Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalion nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Wahyu, kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025) malam.

Namun, para prajurit ini disiapkan bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.