Bendera Parpolnya Dipegang Massa Demo DPR, PAN: Diambil dari Jalanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menduga sejumlah bendera partainya yang dipegang massa pengunjuk rasa hari ini diambil dari jalanan.

Adapun ratusan massa hari ini menggelar unjuk rasa di DPR RI guna menolak kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan sebesar Rp50 juta per bulan.

Dalam video yang direkam tim Kompas.com, tampak sejumlah massa aksi membawa bendera PAN.

"Mungkin itulah bendera-bendera yang terpasang di jalanan diambil oleh para demonstran, kemudian digunakan sebagai tanda atau apapun," ujar Eddy saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/8/2025).

Baca juga: Dasco Minta Anggota DPR Temui Massa Demo 25 Agustus

Eddy menjelaskan, PAN baru saja memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) pada 23 Agustus lalu.

Untuk merayakan ulang tahun itu, dipasang bendera PAN di berbagai pelosok Jakarta.

Kompas.com/Dian Erika Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga sekaligus Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Oleh karena itu, Eddy menduga bendera yang dipasang untuk HUT PAN itulah yang diambil demonstran untuk unjuk rasa.

"Jadi tidak ada keterlibatan PAN di sini, hanya bahwa bendera-bendera PAN yang sudah terpasang sejak beberapa hari yang lalu kemudian diambil karena berada di tengah jalan," ujar Eddy.

Baca juga: Komisi I DPR Buru-buru Akhiri Rapat RUU Penyiaran, Khawatir Tak Bisa Pulang karena Demo

Massa memegang bendera PAN

Sebelumnya, dalam video yang direkam Kompas.com, tampak sejumlah massa aksi di kawasan perempatan Slipi membawa bendera PAN.

Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Gedung DPR RI karena dihadang barikade polisi.

Beberapa bendera biru dengan logo matahari itu tampak terikat pada sebatang bambu.

Selain di tangan demonstran, bendera-bendera itu juga tampak terpasang di tepi flyover Slipi.

Baca juga: Demo 25 Agustus, Siswa SMA dan SMK Terpantau Ikut Berkumpul di Depan DPR

Sebagai informasi, anggota DPR RI 2024-2029 tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.

Fasilitas itu diganti dengan uang dinas sebesar Rp 50 juta, memperhitungkan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Baca juga: DPR Tetap Rapat Seperti Biasa meski Demo di Luar Kompleks Parlemen Memanas

Besarnya tunjangan perumahan itu membuat pendapatan anggota Dewan meningkat hingga sekitar Rp 100 juta.

Pemberian tunjangan itu kemudian dikritik publik karena dinilai terlalu besar, sementara tidak sedikit masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi.