Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1 Tahun Prabowo-Gibran BBM Langka dan Gas Dibatasi, Pakar Unila Sebut Pemerintah Gagal Berkomunikasi

Kompas.com - 24/10/2025, 16:24 WIB
Tri Purna Jaya,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

LAMPUNG, KOMPAS.com - Ketidakmampuan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun komunikasi publik dinilai menjadi penyebab berbagai gejolak sosial di masyarakat terkait isu energi.

Hal itu disampaikan pakar komunikasi publik Universitas Lampung (Unila), Feri Firdaus, dalam diskusi bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Dari Sudut Pandang Energi yang digelar di Bandar Lampung, Kamis (23/10/2025).

Feri mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran dapat disebut gagal dalam membangun sistem komunikasi publik yang terpadu, transparan, konsisten, dan partisipatif.

“Komunikasi yang dilakukan hanya bersifat elitis, bukan deliberatif,” katanya.

Baca juga: 1 Tahun Prabowo-Gibran, Pakar Energi Itera Lampung Soroti Diversifikasi

Menurutnya, sejauh ini tidak ada narasi tunggal yang digunakan pemerintah untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan krisis energi.

Contohnya saat ada pembatasan penjualan gas elpiji 3 kilogram (kg) pada Februari 2025 lalu. Feri menilai, pembatasan itu sebenarnya bertujuan baik agar harga di masyarakat tidak melonjak tinggi.

“Tetapi masalahnya komunikasi yang dibangun itu yang salah. Tidak mampu memenangkan pertarungan wacana publik,” ujarnya.

Akibatnya, pesan agar subsidi tepat sasaran tidak tersampaikan dengan baik ke publik.

Feri menambahkan, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui jajarannya sering kali melakukan komunikasi tanpa data yang kuat.

Salah satu contohnya adalah ketika terjadi kelangkaan bahan bakar solar, pemerintah justru menyatakan tidak ada masalah.

“Faktanya, ya memang ada kelangkaan. Faktanya, ada banyak antrean kendaraan. Bilangnya stok aman, tapi kita lihat realitanya,” kata Feri.

Ia menilai, komunikasi pemerintah tidak disertai bukti konkret yang mudah dipahami masyarakat sehingga memunculkan spekulasi di publik.

“Jadi, komunikasinya itu tidak dilengkapi dengan data. Misalkan, tanpa ada bukti-bukti konkret yang mudah dipahami publik. Pada akhirnya masyarakat itu apa? Berspekulasi,” tuturnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang



Terkini Lainnya
Sri Sultan HB X Akan Melayat Pakubuwono XII Selasa Besok
Sri Sultan HB X Akan Melayat Pakubuwono XII Selasa Besok
Regional
Hilangkan Jejak, Polisi yang Bunuh dan Perkosa Dosen Perempuan di Jambi Sempat Mengepel TKP dan Pakai Wig
Hilangkan Jejak, Polisi yang Bunuh dan Perkosa Dosen Perempuan di Jambi Sempat Mengepel TKP dan Pakai Wig
Regional
Komplotan Curi Dua Motor dalam 2 Menit di Rumah Kos Brebes, Terekam CCTV
Komplotan Curi Dua Motor dalam 2 Menit di Rumah Kos Brebes, Terekam CCTV
Regional
KPAI Temukan Unsur Pelecehan Seksual ke Korban Salah Tangkap di Magelang
KPAI Temukan Unsur Pelecehan Seksual ke Korban Salah Tangkap di Magelang
Regional
Ibu Prada Lucky Tak Kuasa Dengar Kesaksian soal Anaknya Sempat Meminta Ampun
Ibu Prada Lucky Tak Kuasa Dengar Kesaksian soal Anaknya Sempat Meminta Ampun
Regional
Polisi Ditemukan Tewas Tergantung di Asrama Polresta Samarinda
Polisi Ditemukan Tewas Tergantung di Asrama Polresta Samarinda
Regional
TKD Dipangkas, Wagub Kalteng Minta Daerah Gali Potensi Pendapatan Baru
TKD Dipangkas, Wagub Kalteng Minta Daerah Gali Potensi Pendapatan Baru
Regional
Warung Bakso di Solo Ditutup Sementara karena Diduga Gunakan Bahan Non-halal
Warung Bakso di Solo Ditutup Sementara karena Diduga Gunakan Bahan Non-halal
Regional
WNA Asal PNG Dianiaya hingga Tewas di Jayapura, Satu Pelaku Ditangkap
WNA Asal PNG Dianiaya hingga Tewas di Jayapura, Satu Pelaku Ditangkap
Regional
Keraton Surakarta Belum Pikirkan Suksesi, Begini Penjelasan Adik PB XIII
Keraton Surakarta Belum Pikirkan Suksesi, Begini Penjelasan Adik PB XIII
Regional
Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan Saat Pengantaran Jenazah Raja Keraton Surakarta PB XIII
Rekayasa Lalu Lintas Diberlakukan Saat Pengantaran Jenazah Raja Keraton Surakarta PB XIII
Regional
Gubernur Sumut Turun Tangan Mediasi ASN Viral, Presiden Prabowo Beri Atensi Langsung
Gubernur Sumut Turun Tangan Mediasi ASN Viral, Presiden Prabowo Beri Atensi Langsung
Kilas Daerah
Sekretariat Mahasiswa di Makassar Diteror Bom Molotov, Satu Orang Terluka
Sekretariat Mahasiswa di Makassar Diteror Bom Molotov, Satu Orang Terluka
Regional
Banjir Semarang Surut, Penanganan Disebut Dapat Apresiasi dari Wapres Gibran
Banjir Semarang Surut, Penanganan Disebut Dapat Apresiasi dari Wapres Gibran
Regional
Keraton Surakarta Terapkan Aturan Melayat Raja PB XIII: Perempuan Harus Pakai Rok Panjang
Keraton Surakarta Terapkan Aturan Melayat Raja PB XIII: Perempuan Harus Pakai Rok Panjang
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau