ASN WFH Tiap Jumat, Gubernur Sumbar Tunggu Surat Resmi Pusat

PADANG, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan Pemerintah Provinsi Sumbar masih menunggu kejelasan aturan resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang direncanakan berlaku setiap hari Jumat.

Menurut Mahyeldi, hingga saat ini kebijakan tersebut baru disampaikan dalam bentuk pernyataan dan belum diterima secara administratif oleh pemerintah daerah.

"Dari pusat kan baru pernyataan, secara tertulis belum sampai ke kami. Jadi, kami tunggu dulu surat edaran resminya. Kalau sudah ada, baru kami sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah," kata Mahyeldi di Padang, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, kehati-hatian dalam merespons kebijakan ini penting agar implementasinya tidak menimbulkan gangguan, terutama pada sektor-sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca juga: Hemat BBM, Pemkab Karawang Siapkan Strategi WFH hingga Mobil Dinas Dipusatkan di Satu Titik

"Kalau untuk kantor-kantor tertentu mungkin bisa diterapkan, tapi untuk layanan seperti rumah sakit, pelayanan administrasi langsung, tentu harus tetap berjalan seperti biasa. Itu yang akan kami atur nanti," ujarnya.

Meski masih menunggu regulasi resmi, Mahyeldi memastikan Pemprov Sumbar tidak tinggal diam.

Ia menyebut, arah kebijakan efisiensi energi yang menjadi dasar penerapan WFH sudah mulai direspons melalui sejumlah langkah di tingkat daerah.

Salah satu yang mulai didorong adalah penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan.

Menurut dia, langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menekan beban anggaran di tengah ketidakpastian global.

Baca juga: WFH ASN, antara Produktivitas, Energi, dan Risiko Tersembunyi

"Kami sudah mulai mengarahkan penggunaan mobil listrik untuk operasional. Karena Sumatera Barat punya potensi energi terbarukan yang cukup besar, seperti tenaga air, surya, dan panas bumi. Ini yang kami dorong secara bertahap," kata Mahyeldi.

Selain sektor transportasi, efisiensi juga dilakukan di lingkungan perkantoran.

Ia menyebut, sejumlah kantor pemerintahan di Sumbar telah mulai memanfaatkan energi surya melalui pemasangan panel listrik tenaga matahari.

"Pengalaman kami di kantor Bappeda, penggunaan panel surya itu bisa menghemat hingga 40 persen kebutuhan listrik. Ini tentu sangat membantu dalam kondisi efisiensi seperti sekarang," ujarnya.

Mahyeldi juga mengaitkan kebijakan WFH dengan dinamika global yang tengah terjadi, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga energi dan fluktuasi nilai tukar.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa penerapan di daerah tidak bisa dilakukan secara seragam.

Pemprov Sumbar akan mengkaji secara perinci dinas atau instansi mana yang memungkinkan menerapkan WFH tanpa mengganggu kualitas pelayanan.

"Kita tidak bisa pukul rata. Ada dinas yang bisa, ada yang tidak. Prinsipnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu," ujarnya.