Polemik Kenapa Indonesia Tidak Menganut Dwi Kewarganegaraan

Kompas.com - 09/05/2024, 19:23 WIB

Aditya Jaya Iswara

Editor

Lihat Foto

Pakar menilai proposal dwi kewarganegaraan bisa saja mengembalikan diaspora yang terampil ke Indonesia, tapi tidak ada kepastian.(KEMENTERIAN PERTAHANAN AUSTRALIA via ABC INDONESIA)

Bila menjadi UU, batasan hak terhadap WNA yang nantinya berkewarganegaraan ganda harus jelas.

Permintaan dwi kewarganegaraan dinilai terbanyak datang dari kelompok perkawinan campur.

Ditetapkannya kebijakan kewarganegaraan ganda bisa saja menimbulkan perebutan lapangan pekerjaan.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Nur Widyastanti menilai proposal dwi kewarganegaraan masih merupakan perjalanan panjang.

Pembicaraan tentang kewarganegaraan ganda harus disetujui DPR dan presiden dahulu untuk bisa maju ke langkah selanjutnya.

Sumber ABC Australia

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbincangan mengenai kewarganegaraan ganda kembali muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan sempat menyinggungnya dalam sebuah pernyataan.

"Kami juga mengundang diaspora Indonesia, dan kami juga segera memberikan mereka [diaspora Indonesia] kewarganegaraan ganda," ujarnya Selasa (30/4/2024) pekan lalu di sebuah acara Microsoft.

Menurut Luhut, kewarganegaraan ganda akan ditawarkan agar diaspora Indonesia mau pulang dan membantu perekonomian di Tanah Airnya, karena akan "membawa orang-orang Indonesia yang sangat terampil kembali ke Indonesia."

Wacana dwi kewarganegaraan sebenarnya sudah lama dibahas dan hingga kini belum ada langkah nyata untuk mewujudkannya.

Setidaknya sudah lebih dari 15 tahun warga diaspora Indonesia di seluruh dunia mencoba untuk memperjuangkannya, ujar Hendra Wijaya, Presiden Indonesian Diaspora Network (IDN) Australia.

"Prosesnya saya rasa sudah cukup panjang, cukup lama, karena ini menyangkut Undang-Undang negara," kata Hendra ketika dihubungi ABC Indonesia.

"Waktu itu kita sudah melalui banyak cara, dengan banyak melakukan pendekatan dengan wakil rakyat supaya Undang-undang (kewarganegaraan) diubah."

REUTERS/ANTARA via ABC INDONESIA Bila menjadi UU, batasan hak terhadap WNA yang nantinya berkewarganegaraan ganda harus jelas.

Masalah kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 yang hanya mengenal asas kewarganegaraan tunggal.

Indonesia cukup "hati-hati"

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Nur Widyastanti, akrab disapa Tanti, mengatakan bahwa memiliki dwi kewarganegaraan sebenarnya mungkin, namun perjalanannya masih panjang.

"Karena Indonesia itu menurut saya cukup hati-hati," katanya.

Tanti menjelaskan, Indonesia secara politik "bukan negara yang cukup kuat", terutama dalam hal bernegosiasi, tidak seperti negara lain yang memperbolehkan warganya punya lebih dari satu kewarganegaraan, seperti Amerika Serikat atau Jerman.

"Misalnya kalau orang punya kewarganegaraan ganda, berarti dia ini tunduk pada dua hukum negara, berarti dia juga harus bayar pajak pada dua negara," katanya.

"Kalau misalnya... harus membela dua negara kan enggak mungkin ya?" katanya.

ABC NEWS/NATASYA SALIM via ABC INDONESIA Permintaan dwi kewarganegaraan dinilai terbanyak datang dari kelompok perkawinan campur.

Menurut Tanti, mewujudkan dwi kewarganegaraan membutuhkan waktu yang lama, karena untuk memperpanjang batas umur memilih kewarganegaraan hingga umur 30 tahun saja harus melalui proses advokasi selama bertahun-tahun yang dilakukan warga dengan anak hasil perkawinan campur.

Apa keuntungan untuk Indonesia?

Dengan terbatasnya lahan pekerjaan untuk warga Indonesia dengan keterampilan tertentu, Tanti berpandangan, usulan dwi kewarganegaraan bisa membawa dampak positif.

Halaman Berikutnya

"Kelebihannya... kita tidak kehilangan orang-orang…

Halaman:

Show All

Tag