Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curiga Disabotase, MPSI Minta Aparat Negara Selidiki Jaringan Dapur MBG

Kompas.com - 08/10/2025, 22:01 WIB
Shintaloka Pradita Sicca

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari meminta aparat negara menelusuri jaringan di balik pengelolaan dapur MBG untuk mengantisipasi kemungkinan adanya sabotase terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Jangan-jangan ini bukan semata masalah distribusi atau pengawasan yang lemah," ujar Azhari di Jakarta, Rabu (8/10/2025), seperti yang dikutip Antara.

Menurut Azhari, dugaan sabotase muncul menyusul sejumlah insiden di daerah yang mencoreng pelaksanaan program.

Baca juga: Apa Itu Sertifikat Laik Higiene? SPPG untuk Program MBG Wajib Memilikinya

Ia menilai pola kejadian keracunan MBG mencurigakan dan tidak sepenuhnya berasal dari kelalaian teknis.

"Ada indikasi bahwa pihak tertentu memang sengaja ingin mencederai program besar Presiden Prabowo. Kalau benar, itu sudah termasuk sabotase terhadap program kerakyatan dan pengkhianatan terhadap rakyat," tegasnya.

Audit menyeluruh dapur MBG

Azhari menekankan, aparat perlu bergerak cepat dan sistematis menelusuri asal-usul dapur MBG, jaringan pengelolanya, serta pihak yang bertanggung jawab di wilayah masing-masing.

“Indikasi-indikasi itu harus jadi rujukan aparat untuk bekerja. Cek dapurnya berasal dari mana, milik siapa, dan dalam jaringan siapa?” ucapnya.

“Dari situ akan terlihat apakah ada kelalaian murni atau unsur kesengajaan yang bisa dikategorikan sebagai sabotase," lanjutnya.

Dia juga menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar proyek sosial, melainkan inisiatif strategis Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan rakyat dan menekan ketimpangan gizi nasional, khususnya bagi pelajar dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, MBG ini adalah program progresif yang menciptakan keadilan sosial di bidang pangan.

Baca juga: PGRI Purworejo Tolak Guru Cicipi MBG, Ini Alasannya

Peringatkan opini negatif

Selain itu, Azhari mengingatkan agar publik tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang berupaya menimbulkan opini negatif terhadap program MBG.

Menurut dia, persepsi keliru bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Jangan sampai masyarakat termakan isu yang dikonstruksi secara sistematis. Bisa jadi kegaduhan yang muncul di lapangan adalah hasil rekayasa untuk menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo,” kata dia.

“Karena itu, perlu langkah cepat, tegas, dan transparan dari aparat untuk mengungkap siapa yang bermain di balik dapur-dapur MBG," imbuhnya.

Baca juga: Ada Ulat di Menu MBG SDN 1 Telaga di Tanah Laut, Kepala SPPG dan Pengawas Lakukan Evaluasi

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang



Terkini Lainnya
Polisi: Status Onad Masih Korban Penyalahgunaan Narkoba
Polisi: Status Onad Masih Korban Penyalahgunaan Narkoba
Banten
Menkeu Purbaya Ungkap Rencana Diskon Tarif Tol untuk Nataru 2025
Menkeu Purbaya Ungkap Rencana Diskon Tarif Tol untuk Nataru 2025
Jawa Timur
Tradisi dan Mitos Selasa Kliwon, Salah Satu Hari Sakral dalam Kalender Jawa
Tradisi dan Mitos Selasa Kliwon, Salah Satu Hari Sakral dalam Kalender Jawa
Jawa Tengah
Bagaimana Cara Mengetahui NIK KTP Bocor dan Dipakai untuk Pinjol atau Judol?
Bagaimana Cara Mengetahui NIK KTP Bocor dan Dipakai untuk Pinjol atau Judol?
Sulawesi Selatan
Masalah Pribadi Disebut Jadi Pemicu Onad Terjerat Kasus Narkoba
Masalah Pribadi Disebut Jadi Pemicu Onad Terjerat Kasus Narkoba
Jawa Tengah
Apa Alasan Prabowo Tambah Armada Pesawat Airbus A400M untuk TNI AU?
Apa Alasan Prabowo Tambah Armada Pesawat Airbus A400M untuk TNI AU?
Sulawesi Selatan
AHY Temui Prabowo di Istana, Bahas Solusi Utang Kereta Cepat Whoosh
AHY Temui Prabowo di Istana, Bahas Solusi Utang Kereta Cepat Whoosh
Jawa Barat
 Mata Murid SD di Palembang Lebam, Orangtua Curiga Dipukul Guru Pakai Cincin
Mata Murid SD di Palembang Lebam, Orangtua Curiga Dipukul Guru Pakai Cincin
Sumatera Selatan
10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Ini Daftar Lengkapnya
10 Negara Paling Tidak Aman di Dunia, Ini Daftar Lengkapnya
Jawa Barat
Menkeu Purbaya Sebut Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Daerah Diberikan dengan Bunga 0,5 Persen
Menkeu Purbaya Sebut Pinjaman Pemerintah Pusat untuk Daerah Diberikan dengan Bunga 0,5 Persen
Sulawesi Selatan
Pemakaman Pakubuwono XIII Tidak Dilakukan pada Selasa Kliwon, Pegiat Budaya Ungkap Alasannya
Pemakaman Pakubuwono XIII Tidak Dilakukan pada Selasa Kliwon, Pegiat Budaya Ungkap Alasannya
Jawa Tengah
Apakah NIK KTP Anda Dipakai untuk Pinjol Ilegal? Begini Cara Mengeceknya!
Apakah NIK KTP Anda Dipakai untuk Pinjol Ilegal? Begini Cara Mengeceknya!
Jawa Timur
ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat, Hak Tunjangan dan Pensiun Dicabut
ASN Bolos Kerja Bisa Dipecat, Hak Tunjangan dan Pensiun Dicabut
Lampung
AHY Menunggu Arahan Presiden untuk Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh
AHY Menunggu Arahan Presiden untuk Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh
Jawa Timur
Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 2025: Syarat Peserta dan Cara Cek Tunggakan
Pemutihan Iuran BPJS Kesehatan 2025: Syarat Peserta dan Cara Cek Tunggakan
Kalimantan Barat
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Komentar
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau