KOMPAS.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan bahwa proses penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan ke depan. Penulisan sejarah ini diharapkan dapat selesai pada bulan Agustus 2025.
“Selesainya nanti bulan Agustus, tetapi kita akan ada uji publik,” ujar Fadli saat ditemui di Denpasar, Bali, Sabtu (7/6/2025).
Meskipun optimistis bahwa waktu yang tersedia cukup untuk merampungkan proyek besar tersebut,
Fadli mengaku belum mengetahui secara rinci sejauh mana progres yang telah dicapai oleh tim sejarawan yang terlibat dalam penulisan ulang sejarah nasional itu.
“Saya percayakan sepenuhnya kepada para sejarawan dari perguruan tinggi yang menyusun. Mereka tidak mulai dari nol,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Baca juga: PKS Dukung Penulisan Ulang Sejarah Nasional, Al Muzzammil: Harus Obyektif dan Faktual
Fadli menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia ini didasarkan pada dokumen-dokumen dan karya terdahulu, mengingat sudah lebih dari dua dekade tidak ada publikasi sejarah resmi dari pemerintah.
“Kita tidak menulis sejarah dari nol, tentu saja dari apa yang sudah pernah ditulis sebelumnya, dan kita sudah lama tidak menulis sejarah paling tidak dari yang diterbitkan oleh pemerintah itu terakhir pada era pemerintahan Pak Habibie, sudah 26 tahun yang lalu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fadli menekankan bahwa tujuan utama dari penulisan ulang ini bukan untuk mengoreksi masa lalu atau mencari kesalahan individu, melainkan untuk menyoroti pencapaian-pencapaian bangsa dari perspektif Indonesia sentris, bukan dari sudut pandang kolonial.
“Jadi, Indonesia sentris ya, bukan perspektif kolonial sehingga yang menulis sejarah adalah profesional, ya sejarawan, bukan aktivis, bukan politisi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fadli juga mengungkapkan bahwa dirinya baru saja mendapatkan masukan dari Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, saat menghadiri pameran foto Guntur Soekarnoputra di Jakarta.
Baca juga: Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Bung Karno dan Bung Hatta Tak Tergantikan sebagai Proklamator
Dalam pidatonya, Megawati mengkritik bahwa narasi sejarah Indonesia selama ini seolah terputus dan hanya terfokus pada era Orde Baru. Ia juga mengingatkan agar perbedaan pandangan dalam sejarah diperbolehkan, dan menyampaikan keinginannya untuk turut mengumpulkan para sejarawan.
Menanggapi hal tersebut, Fadli mengaku setuju dengan pandangan Megawati. Menurutnya, inisiatif Megawati bukanlah sebuah masalah selama tetap mengedepankan profesionalisme para sejarawan.
“Tidak ada masalah, memang kita harus mempunyai perspektif. Kalau saya kecenderungan, apalagi 80 tahun Indonesia merdeka, perspektif Indonesia itu sangat penting. Jadi bukan perspektif kolonialis, bukan perspektif golongan, bukan perspektif tertentu,” ujarnya.
Menbud menegaskan kembali bahwa pemerintah menggandeng sejarawan profesional yang ahli di bidangnya untuk menggarap proyek sejarah ini secara komprehensif dan objektif, serta mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.