IJD Bakal Dilebur ke Inpres Sapu Jagat Infrastruktur Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD bakal dilebur ke dalam Inpres Sapu Jagat Infrastruktur Daerah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (07/05/2025).

Dody mengatakan, peleburan IJD ke Inpres baru tersebut diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras.

Baca juga: Dibangun via IJD, Duplikasi Jembatan Liliba di NTT Kelar November 2024

"Inpres Jalan Daerah itu sudah dibahas mungkin dua sampai tiga bulan, Pak. Sudah mau selesai, mendadak Pak Andi Iwan Aras menyarankan, ditarik, Pak. Kemudian digabungkan dengan yang lain, Pak," jelas Dody kepada Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Ia menjelaskan bahwa di Inpres Sapu Jagat Infrastruktur Daerah nantinya akan memuat perihal perbaikan jalan daerah, sanitasi, persampahan, hingga air minum.

"Jadi hari ini itu yang terjadi, Pak," lanjut Dody.

Sebagai informasi, IJD merupakan program perbaikan jalan daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dimulai sejak tahun 2023.

IJD dicanangkan oleh Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi). Urgensinya adalah untuk membantu daerah melakukan perbaikan jalan karena anggaran perbaikan jalan banyak dialokasikan untuk pemulihan daerah pasca Covid-19.

Pada tahun 2025, Kementerian PU menyasar anggaran perbaikan jalan daerah lewat IJD mencapai Rp 15 triliun.

Di sisi lain, Kemeterian PU mendapatkan tambahan pagu efektif tahun anggaran 2025 sekitar Rp 23 triliun.

Karenanya, pada kesempatan tersebut, DPR RI turut mengesahkan tambahan anggaran Kementerian PU menjadi Rp 73,76 triliun.

"Sekarang kita sahkan dulu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dari semula Rp 50.483.166.613 menjadi Rp 73.758.287.212 atau mendapat tambahan sebesar Rp 23.275.170.599," kata Lasarus.

Lasarus berpesan agar tambahan anggaran tersebut utamanya digunakan untuk melaksanakan preservasi atau perbaikan jalan di seluruh Indonesia.

"Tentu kami berharap Pak Menteri, yang kita lakukan preservasi ini harap merata, pak, semua daerah, semua pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud sampai Pulau Rote," ujarnya.