400.000 Rumah Tak Layak Huni Dibedah Tahun Depan, Butuh Rp 8,9 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan bedah rumah untuk 400.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Anggaran yang dikeluarkan untuk program bedah rumah tersebut adalah sebesar Rp 8,9 triliun.

"Anggaran BSPS di tahun 2026 meningkat signifikan dibanding tahun 2025. Jika sebelumnya Rp 1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan naik 773,5 persen menjadi Rp 8,9 triliun untuk 400.000 unit," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (04/09/2025).

Baca juga: 5 Pilihan Rumah Murah di Kota Jambi, Ada yang Rp55 Juta

Sementara Kementerian PKP mendapatkan total pagu anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 10,89 triliun.

Kementerian PKP juga akan membangun rumah susun (rusun) dengan anggaran Rp 375,32 miliar untuk pembangunan 796 unit atau 21 tower.

Kemudian, akan dilakukan pembangunan rumah khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp 249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk penanganan pasca-bencana dan penyediaan cadangan panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Alokasi juga diperuntukkan untuk bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) rumah umum dengan alokasi Rp 29,08 miliar untuk 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.

Baca juga: Kota Samarinda Tawarkan Rumah Murah untuk Gen Z, Dekat ke IKN

Sedangkan alokasi untuk Penanganan Permukiman Kumuh & Sanitasi sebesar Rp 155,85 miliar untuk target 225 hektar di 15 lokasi dan pemenuhan sanitasi 3.000 unit rumah.

Terakhir, alokasi anggaran juga diperuntukkan untuk Dukungan Manajemen sebesar Rp 981,90 miliar untuk mendukung gaji dan tunjangan 3.791 pegawai, operasional 60 satuan kerja (satker), serta evaluasi kebijakan publik dan program.

"BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit. Sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan," jelasnya.