TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, telah menganggarkan Rp 1,4 miliar dari APBD Tahun 2025 untuk pengadaan kendaraan dinas Wali Kota Tasikmalaya terpilih, Viman Alfarizi, dan wakilnya, Dicky Candra.
Rencana pembelian ini ramai dibahas berbagai kalangan masyarakat karena pejabat masih bisa membeli mobil mewah dalam kondisi anggaran daerah yang masih defisit puluhan miliar.
Masyarakat Kota Tasikmalaya pun menanti mobil mewah jenis apa yang akan dipakai pasangan wali kota Tasikmalaya terpilih dengan anggaran sebesar itu.
"Yang jelas, enggak mungkin kan mobilnya beli Avanza atau Grand Max. Pasti uang sebesar itu kategori mobilnya premium, mewah," kata Mochamad Egi, warga Tasikmalaya yang membahas isu pengadaan mobil dinas itu, Senin (20/1/2025).
Baca juga: Demo Buruh di Tasikmalaya, Kantor Wali Kota Sempat Dikepung Asap akibat Bakar Ban
"Enak ya jadi pejabat, warga patungan yang bayarin mereka, masyarakat ya tetap susah," tuturnya.
Egi, yang sekaligus merupakan pengacara muda, tersebut tak mengerti dengan pola pikir pejabat yang masih mementingkan kemewahan di tengah anggaran APBD yang defisit.
Meski pasangan wali kota terpilihnya tak ngotot akan memakai mobil dinas baru, pola pikir pejabat dalam rencana anggarannya dinilai tak memiliki pemikiran kepentingan pelayanan masyarakat.
"Meski sesuai aturan dan tak salah sesuai regulasi, harusnya mereka beretika saat keuangan daerah kurang. Pejabat itu digaji oleh rakyat untuk melayani dan mementingkan masyarakat. Eh, malah gini, enggak komen lagi deh," tambah dia.
Hal yang sama diungkapkan Rivan, salah satu mahasiswa Fisipol Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
Menurut dia, mereka bukannya mengerjakan tugasnya sebagai abdi negara dan melayani masyarakat, justru melakukan berbagai cara supaya bisa dekat dengan kepala daerah baru.
"Kalau Kota Tasikmalaya itu, pejabatnya kelihatan banget kepentingan berbagai kelompoknya. Makanya, korbannya kepentingan masyarakat. Kalau Kabupaten Tasikmalaya masih mending, masih bisa dibilang kompak. Kalau kota, hadeuh," tandas dia.
Baca juga: Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, 4 Kepala Daerah Terpilih di Jabar Sepakat Tak Pakai Mobil Dinas
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, sempat membenarkan bahwa Kota Tasikmalaya telah menganggarkan rencana pembelian mobil dinas pasangan kepala daerah Kota Tasikmalaya sebesar Rp 1,4 miliar.
Hal itu tak menyalahi aturan dan sudah disetujui DPRD Kota Tasikmalaya melalui rapat paripurna pengesahan RAPBD Kota Tasikmalaya tahun 2025.
"Iya, anggaran buat mobil dinas segitu (Rp 1,4 miliar)," kata dia.
Meski demikian, apakah nantinya mobil dinas itu dipakai atau tidak oleh pasangan kepala daerah baru akan diserahkan haknya kepada mereka.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini