Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Besar IPB: Sawah Kian Tergerus karena Alih Fungsi Lahan

Kompas.com - 18/10/2025, 14:14 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru besar IPB University, Suryo Wiyono, menyoroti makin berkurangnya luasan sawah karena alih fungsi lahan.

Ia mencatat, sawah di Indonesia hanya sekitar 7,3 juta hektare (ha). Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan negara lain.

"Secara global, Indonesia berada di peringkat ke 130 dari 180 negara dalam hal ketersediaan lahan pertanian per kapita,” ungkap Suryo dalam keterangannya, Jumat (16/10/2025).

Hal itu disampaikannya, memperingati Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober, yang menegaskan pentingnya lahan pertanian bagi masa depan pangan Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan sawah menurun dari 8,1 juta ha di 2015 menjadi 7,4 juta ha pada 2019.

Menurut Suryo, alih fungsi lahan terus terjadi dengan laju 60.000–80.000 ha per tahun. Dalam periode 2000-2014, mencapai 96.512 ha per tahunnya.

Baca juga: Setengah Emisi dari Pangan Bisa Dipangkas Lewat Praktik Berkelanjutan

"Jika konversi mencapai 100.000 hektare per tahun, dalam 10 tahun kita akan kehilangan satu juta hektar. Itu akan berdampak luar biasa pada ketahanan pangan nasional," kata dia.

Suryo lantas mengusulkan tiga strategi menghadapi krisis lahan pertanian, antara lain melindungi lahan subur, membuka lahan pertanian baru, dan meningkatkan produktivitas.

Dia juga mendorong diversifikasi melalui tanaman bernilai tinggi seperti jamur pangan, hortikultura, dan rempah-rempah.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Baba Barus, menilai bahwa perlindungan formal terhadap lahan persawahan masih sangat lemah. Saat ini, sekitar 3 juta ha sawah di Indonesia belum dikategorikan sebagai lahan lindung resmi.

"Jika perlindungan tidak kuat, alih fungsi lahan sawah dapat terjadi dengan cepat," papar Baba.

Kendati Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah ada, implementasinya di tingkat daerah masih lemah. Banyak peraturan daerah (perda) yang dibuat tanpa peta spasial yang jelas. Alhasil perlindungan lahan pun tidak efektif.

Sebanyak 23 provinsi kini mengalami defisit lahan sawah, sementara 14 provinsi lainnya surplus. Alih fungsi lahan sebagian besar terjadi di daerah subur yakni Jawa, Sumatera, dan Bali karena tekanan ekonomi.

Baca juga: Pertanian Mulai Terbatas, Menteri KP Sebut Pangan Biru Jadi Solusi Global

Di wilayah ini, 1 meter persegi lahan dinilai dengan harga fantastis, menyentuh miliaran rupiah untuk kawasan perumahan atau industri.

Baba menekankan isu pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga distribusi dan akses.

"Dilihat dari data global, Indonesia tampaknya tidak kekurangan beras. Namun, isu distribusi dan daya beli masyarakat masih menjadi tantangan," ucap dia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
Tropenbos Indonesia: Restorasi Gambut Swakelola di Tingkat Tapak Butuh Pendampingan
LSM/Figur
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
KLH Targetkan Dekontaminasi Cikande Selesai Akhir November
Pemerintah
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Puncak Musim Hujan, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Cegah Banjir
Pemerintah
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Menteri LH: Cengkih Terpapar Radioaktif Asal Lampung Tertangani
Pemerintah
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Menyelamatkan Lahan Kritis Indonesia dari Desa: Pelajaran Ekologi dari Perlang
Pemerintah
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
PLTN Pulau Gelasa dan Ujian Tata Kelola Risiko
Pemerintah
Gunung Ditutup karena Sampah: Cermin Buram Wisata Alam Kita
Gunung Ditutup karena Sampah: Cermin Buram Wisata Alam Kita
Pemerintah
Menebus Keadilan Arjuno Welirang
Menebus Keadilan Arjuno Welirang
Pemerintah
Fortifikasi Pangan, Strategi Efektif Wujudkan SDM Unggul dan Ketahanan Gizi Nasional
Fortifikasi Pangan, Strategi Efektif Wujudkan SDM Unggul dan Ketahanan Gizi Nasional
BrandzView
FAO Masukkan Salak Bali Dalam Daftar Warisan Pertanian Baru
FAO Masukkan Salak Bali Dalam Daftar Warisan Pertanian Baru
Pemerintah
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Harus Waspada
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wilayah yang Harus Waspada
Pemerintah
PSN Tebu untuk Etanol di Merauke Dinilai Tak Jawab Transisi Energi Bersih
PSN Tebu untuk Etanol di Merauke Dinilai Tak Jawab Transisi Energi Bersih
LSM/Figur
GBC Indonesia Dorong Prinsip Bangunan Hijau Jadi Solusi Iklim Lewat 'Greenship Award 2025'
GBC Indonesia Dorong Prinsip Bangunan Hijau Jadi Solusi Iklim Lewat "Greenship Award 2025"
Swasta
Agroforestri Intensif Berpotensi Masuk Pasar Karbon, tapi Terkendala Dana
Agroforestri Intensif Berpotensi Masuk Pasar Karbon, tapi Terkendala Dana
LSM/Figur
IAEA: Dekarbonisasi dengan Manfaatkan Nuklir Tak Boleh Abaikan Keamanan dan Keselamatan
IAEA: Dekarbonisasi dengan Manfaatkan Nuklir Tak Boleh Abaikan Keamanan dan Keselamatan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau