Massa BEM SI Mulai Padati Gerbang Gedung DPR, Angkat Poster #SelamatkanIndonesia

Pengamatan Kompas.com di lokasi, massa demo mulai terlihat di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi sejak pukul 16.25 WIB.

Barisan mahasiswa berjalan perlahan mengikuti mobil komando. Sebagian besar dari mereka tampak mengenakan almamater kampus Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).

Mereka membawa selebaran berwarna hitam bergambar peta Indonesia dengan tulisan “#WargaJagaWarga”, serta spanduk besar bertuliskan “Basmi Hama Negara”.

Tak hanya itu, flyer bertuliskan #SelamatkanIndonesia turut mengiringi langkah para mahasiswa menuju titik demo di depan gerbang DPR.

Di sisi lain, tampak karangan bunga berwarna hitam dan biru yang dikirim BEM SI untuk DPR RI.

“Turut berduka cita atas meninggalnya DPR, dari BEM SI,” tulis dalam karangan bunga tersebut.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya sempat dikumandangkan, diikuti nyanyian massa aksi sebelum berlanjut ke sesi orasi.

Salah seorang orator menyatakan, aksi damai ini dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia dari ketidakbecusan DPR sebagai wakil rakyat.

“Namun apa kenyataannya kawan-kawan, DPR yang katanya mewakili rakyat masih menutup mata dan telinga,” ucap sang orator.

Adapun aksi yang digelar Aliansi BEM SI hari ini bertajuk “#SelamatkanIndonesia”.

Aksi damai ini akan berfokus menyuarakan kembali “17+8 Tuntutan Rakyat” yang sudah disampaikan pada pertemuan mahasiswa dengan pimpinan DPR kemarin, Rabu (3/9/2025).

Tuntutan ini merupakan bentuk rangkuman dari kritik masyarakat yang ramai disuarakan di media sosial dan di lapangan.

Selain itu, tuntutan ini lahir dari jutaan suara warga yang muncul melalui kolom komentar dan Instagram Story para penggagas termasuk Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.

Kemudian, 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan pun turut dimasukkan.

Terbaru, tuntutan demo para buruh di aksi demo 28 Agustus 2025 juga ditambahkan, bersamaan dengan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025:

Untuk Presiden Prabowo

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk DPR

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk Polri

• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
• Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Sementara 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 yakni sebagai berikut:

• Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
• Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
• Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
• TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.