Legislator Janji Kawal Tuntutan Mahasiswa soal Audit Keuangan BUMD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyatakan siap mengawal tuntutan mahasiswa yang meminta audit menyeluruh terhadap laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Baco usai menemui massa Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Menurut Baco, BUMD bukan hanya berorientasi mencari keuntungan, tetapi juga harus memberikan pelayanan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat.

“Kebetulan saya adalah koordinator Komisi B. Saya pastikan, kami akan jadikan hasil rapat ini sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan terkait dalam penanganan keuangan dan lain-lain,” ucap Baco, Kamis.

Ia menegaskan, keluhan mahasiswa soal transparansi keuangan Dharma Jaya akan segera ditindaklanjuti.

“Yang pasti bahwa tidak usah khawatir dan ini boleh dikontrol. Boleh teman-teman juga sambil kontrol juga,” kata dia.

Adapun tuntutan massa mahasiswa yakni:

1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI.

2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

Dalam tuntutannya, AMPSI menyebut sejak 2013, perusahaan daerah ini pernah tersandung persoalan keuangan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya transaksi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kini, dugaan serupa kembali muncul.

Pada laporan keuangan tahun buku 2023, terdapat perbedaan hasil audit internal dengan audit eksternal Dharma Jaya.

Perbedaan itu memunculkan dugaan adanya manipulasi laporan keuangan, seperti perbedaan penyajian data, upaya menghindari kewajiban pajak, hingga potensi moral hazard dalam manajemen.

“Kami minta audit beberapa BUMD yang terlihat dan isu-isu di medianya ini cukup banyak, yaitu ada Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station yang beberapa bulan lalu itu tertangkap dirutnya, dan PAM Jaya serta Jakpro,” ujar perwakilan AMPSI, Muhammad Ihsan.

Kondisi ini menandakan transparansi audit BUMD di Jakarta masih lemah.

DPRD DKI Jakarta dinilai perlu segera meminta klarifikasi resmi atas perbedaan audit tersebut.

“Ini kan BUMD-BUMD ini besar, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan sebenarnya. Bukan untuk berbisnis yang mencari keuntungan tapi harus lebih dirasakan lagi oleh masyarakat,” kata Ihsan.