Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah Tetap Optimis Meski Tuntutan Tak Sepenuhnya Dipenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah akan terus mengawal seluruh tuntutan rakyat meski tenggat waktu telah lewat yakni Jumat (5/9/2025).

Anggota kolektif sekaligus pemerhati politik, Andhyna F. Utami (Afu), mengatakan solidaritas gerakan rakyat kini semakin kuat untuk mengawal tuntutan hingga akhir.

"Gerakan saat ini sudah sangat masif. Optimis warga dari segala lapisan bersatu mengawal menuntut pemerintah soal keadilan," ujar Afu di depan Gerbang Pancasila DPR, Kamis (4/9/2025).

Afu menilai lahirnya 17+8 tuntutan merupakan pencapaian penting bagi rakyat Indonesia.

"Menganggap ini sebagai milestone, titik mulai baru buat kita," kata Afu.

Senada, Abigail Limuria, aktivis kolektif, menyatakan bahwa dirinya sudah memperkirakan tak semua tuntutan akan dipenuhi pemerintah.

"Saya yakin walaupun mungkin 17+8 ini tidak dipenuhi, tapi ada satu yang pasti, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang sangat bagus," kata Abigail.

"Makin banyak warga yang lebih melek politik, berani menyuarakan aspirasi, memahami hak-hak mereka, dan termotivasi untuk tidak hanya diam melihat situasi," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah influencer dan aktivis sosial menyerahkan sikumen 17+8 tuntutan rakyat secara langsung ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis sore.

Penyerahan dilakukan di depan Gerbang Pancasila oleh perwakilan Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, termasuk Abigail Limuria, Andhyna F. Utami (Afu), Jerome Polin, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Fathia Izzati, dan Ferry Irwandi.

Adapun tuntutan yang disusun berjudul "17+8 Tuntutan Rakyat sebagai berikut:

Deadline 5 September

1. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.

3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

4. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.

5. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.

7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.

8. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.

9. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

10. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

11. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

12. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.

13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Deadline 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor

5. Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan