Demokrat Jakarta Berikan 5 Catatan Program 100 Hari Kerja Pramono-Rano

JAKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta menyoroti sejumlah program unggulan 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat, Mujiyono memberikan lima catatan program prioritas Pramono-Rano. Pertama, penyelesaian hunian bagi warga eks Kampung Bayam yang telah direalisasikan kepada 133 KK.

“Kami berharap ada komitmen yang sama bagi warga kampung informal lain yang status lahannya belum jelas," ujar Mujiyono, Sabtu (31/5/2025).

Baca juga: Warga Belum Rasakan Program Unggulan 100 Hari Kerja Pramono-Rano Karno

Kedua, pelestarian budaya Betawi lewat Benyamin S Award dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar pelaku seni.

“Mereka butuh ruang berekspresi, dana produksi, dan dukungan Pemprov di sekolah-sekolah," tutur Mujiyono.

Ketiga, pelaksanaan job fair tiga bulanan diapresiasi, tetapi menurutnya belum menyelesaikan persoalan utama ketenagakerjaan.

“Ada kesenjangan keterampilan lulusan sekolah dengan kebutuhan industri digital, ekonomi kreatif, dan sektor maritim,” kata dia.

Keempat akses taman kota 24 jam disambut baik, namun harus disertai fasilitas penerangan, keamanan, dan kegiatan positif agar tidak menimbulkan risiko baru.

Baca juga: Fraksi PDI-P Apresiasi Program 100 Hari Pramono–Rano, tapi Dorong Percepatan Implementasi

Kelima, program bank sampah di setiap RT/RW dinilai memiliki potensi besar namun masih minim sosialisasi dan insentif.

“Perlu diberikan dukungan nyata agar partisipasi warga meningkat,” ujarnya.

Dia juga menyebut tantangan besar Jakarta ke depan, seperti kemacetan, banjir, ketimpangan sosial, polusi udara, dan perubahan iklim.

“Masalah banjir harus jadi perhatian utama. Normalisasi sungai dan koordinasi dengan kota penyangga wajib dilanjutkan,” tutur Mujiyono.

Senada dengan Mujiyono, Ketua Komisi B DPRD DKI dari Fraksi NasDem, Nova Harivan Paloh, juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Namun, ia mengingatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelatihan kerja dan distribusi bantuan agar tepat sasaran.

“Setelah pelatihan, apakah mereka benar-benar terserap kerja atau jadi pengusaha? Itu yang kami pantau,” kata Nova.