Massa Demo di DPR Kompak Bacakan Naskah Kekecewaan, Ini Isinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa Aliansi BEM SI serukan Panca Dosa Penguasa sebagai kritikan terhadap pemerintah saat menggelar demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, orasi demi orasi terus menggema diikuti seruan mahasiswa yang memadati gerbang utama Gedung DPR RI.

Sebagian dari mereka juga mengangkat selebaran bertuliskan #SelamatkanIndonesia sebagai simbol keresahan.

Baca juga: Kronologi Truk Sedot Tinja Buang Limbah ke Kali Ciliwung, Sopir dan Kernet Kabur

Seorang orator dengan almamater hijau toska mengajak massa membacakan naskah Panca Dosa Penguasa.

Naskah ini sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap DPR yang dinilai tidak pernah mewakili rakyat.

“Satu, ketuhanan yang diabaikan. Dua, kemanusiaan yang dirampas haknya, yang dibiarkan,” ungkap sang orator dan diikuti massa, Kamis.

Seruan itu dilontarkan lantang dan mendapat sorakan, termasuk dari sejumlah ibu-ibu yang turut hadir. Kritik dirangkum dalam lima poin.

“Tiga, persatuan persekongkolan yang merampok duit-duit rakyat untuk kepentingan pribadi,” ujar orator.

“Empat, kerakusan yang dipimpin oleh para penjahat, oleh para penjilat, oleh para pengkhianat yang merampok hak-hak rakyat tanpa belas kasih,” sambungnya.

Dan poin terakhir, mahasiswa menyoroti penguasa politik yang sibuk memperkaya diri dengan merampas hak kebanyakan rakyat.

Baca juga: Andovi Ungkap Progres 17+8 Tuntutan Rakyat: 8 Belum Digubris, 4 Alami Kemunduran

“Lima, keadilan sosial hanya untuk konglomerat dan antek-antek penguasa yang memperkaya diri dengan keserakahan. Hidup mahasiswa!” bunyi poin terakhir.

Adapun aksi hari ini digelar Aliansi BEM SI bertajuk “#SelamatkanIndonesia” di depan Gerbang DPR RI, Kamis.

Aksi damai ini akan berfokus menyuarakan kembali “17+8 Tuntutan Rakyat” yang sudah disampaikan pada pertemuan mahasiswa dengan pimpinan DPR kemarin, Rabu (3/9/2025).

Tuntutan ini merupakan bentuk rangkuman dari kritik masyarakat yang ramai disuarakan di media sosial dan di lapangan.

Selain itu, tuntutan ini lahir dari jutaan suara warga yang muncul melalui kolom komentar dan Instagram Story para penggagas termasuk Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.

Kemudian, 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan pun turut dimasukkan.

Terbaru, tuntutan demo para buruh di aksi demo 28 Agustus 2025 juga ditambahkan, bersamaan dengan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Baca juga: Tuntutan Rakyat 17+8, AHY Ngaku Sudah Baca Satu Per Satu

Berikut 17 Tuntutan Mendesak yang ditargetkan harus bisa ditanggapi hingga 5 September 2025.

Untuk Presiden Prabowo

• Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.
• Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

Untuk DPR

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
• Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
• Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
• Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Untuk Polri

• Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

• Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
• Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
• Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
• Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Sementara 8 Agenda Reformasi dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026 yakni sebagai berikut.

• Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
• Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
• Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
• Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
• TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
• - Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
• - Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.