Tuntutan Rakyat 17+8, AHY Ngaku Sudah Baca Satu Per Satu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sudah membaca soal 17+8 atau 17 tuntutan rakyat.

"Kita ikuti semua, saya sudah baca satu per satu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan kemarin," kata AHY, di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Selaku Ketua Umum Partai Demokrat, AHY mengaku sangat terbuka untuk berdialog.

Menurut AHY, lewat dialog maka akan ada solusi bersama.

Baca juga: Influencer Minta Tuntutan 17+8 Selesai 5 September: RUU Pilkada Bisa Kok Satu Malam!

"Ada sejumlah isu yang dianggap urgent, tentunya saya menyikapinya dengan terbuka. Tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan," ucap dia.

AHY juga mengapresiasi langkah DPR RI yang sudah membuka dialog dengan mahasiswa.

"Juga tentunya pemerintah, kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, ataukan mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain sebagainya," ucap dia.

Diketahui, 17+8 tuntutan rakyat ini merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” itu diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025.

Baca juga: BIN soal Kondisi Usai Demo: Semua Sudah dalam Pengelolaan TNI/Polri

Sementara, 8 agenda reformasi ditargetkan rampung pada 2026.

Tujuh belas poin tuntutan yang didesak hingga 5 September 2025 dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.