Pedagang Tolak Pembayaran dengan Uang Tunai, Langgar Aturan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Adopsi sistem pembayaran digital di kalangan pedagang nasional semakin masif.

Bahkan, saat ini terdapat pedagang yang hanya menerima pembayaran non tunai dan tidak menerima pembayaran dengan uang tunai atau fisik. Lantas, apakah hal itu melanggar ketentuan yang berlaku?

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menjelaskan, ketentuan mengenai pembayaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam ketentuan itu diatur, seluruh transaksi yang dilakukan di Tanah Air harus menggunakan mata uang rupiah.

Baca juga: Permintaan Uang Tunai Tetap Tumbuh di Era Digital

Tresno Setiadi/Kompas.com Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, saat pengukuhan Kepala KPw BI Tegal yang baru, di Hotel Bahari Inn Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (30/8/2023).

"Jadi yang diatur itu adalah penggunaan rupiah dalam transaksi di Indonesia, jadi enggak boleh pake mata uang lain," sambungnya.

Meski demikian, dalam pelaksanaan transaksi tersebut, BI memberikan opsi kepada seluruh pihak. Transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan uang tunai rupiah atau non tunai dengan sumber dana rupiah.

"Pedagang juga punya opsi, sesuai dengan kenyamanannya, tetapi yang diterima tetap rupiah," kata Filianingsih.

Baca juga: Kebutuhan Uang Tunai Meningkat, Minat Lelang SUN Turun

Oleh karenanya, Filianingsih menegaskan, keputusan pedagang untuk hanya menerima pembayaran transaksi dengan uang non tunai tidak melanggar ketentuan yang berlaku, selama transaksi digunakan dengan mata uang rupiah.

"Misal QRIS, hanya kanal, tetapi sumber dananya tetapi menggunakan tabungan, uang elektronik, kartu kredit, tetapi yang dipakai tetap rupiah, jadi bukan yang lain-lain," katanya.