DJP Buka-bukaan Cara Kejar Pajak dan Awasi Kepatuhan Pajak sampai ke Media Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama ini mengejar pungutan pajak dan mengawasi kepatuhan pajak hingga ke media sosial.

Dalam hal ini, DJP Kemenkeu menargetkan artis, influencer atau selebriti internet, dan siapapun yang kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga Saksama menjelaskan, pihaknya telah menggunakan skema crawling untuk mengumpulkan data-data dari internet secara otomatis.

"Medsos kan crawling segala macam ini kan operasi intelijen kami lah. Ini skema pengawasan yang juga dilakukan oleh teman-teman kami di DJP dari dulu," ujarnya dalam media briefing di kantornya beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ditjen Pajak Kirim 185.000 Surat Cinta ke WP, Untuk Apa?

Dari data-data yang telah dikumpulkan melalui internet, termasuk unggahan di media sosial, DJP akan menyandingkan data-data tersebut dengan sistem data DJP.

Jika ternyata apa yang dipamerkan di medsos tidak sesuai dengan yang dilaporkan ke DJP, maka pihaknya akan melakukan edukasi atau memperingatkan wajib pajak yang bersangkutan.

"Seperti media sosial, kita sudah lakukan crawling. Data-datanya kalau beda gitu, suka pamer mobilnya di medsos gitu, walaupun mobilnya enggak bagus ya pasti diamati sama teman-teman perpajakan," ucapnya.

Tidak hanya pamer harta kekayaan di medsos, DJP juga memantau promosi atau endorsement para selebritas internet itu menjadi salah satu jenis penghasilan yang kena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

"Kalau endorsement juga sudah kita lakukan banyak pengawasan," kata Yoga.

Baca juga: Amplop Kondangan Bukan Objek Pajak Penghasilan, Ini Aturannya

Yoga menjelaskan, hal ini menjadi salah satu upaya DJP memberikan kesetaraan kepada wajib pajak mengingat kini digitalisasi semakin berkembang sehingga banyak kegiatan usaha yang dilakukan di dunia maya.

"Tentunya dari otoritas perpajakan kita juga harus meng-capture itu supaya tidak ada yang kemudian tidak kena pajak, sementara yang lain kena pajak," tuturnya.