APBN: Kehadiran Negara dalam Keseharian Kita

APBN 2026 akan diarahkan untuk mendanai program-program prioritas. Di sisi pembangunan sumber daya manusia, program Makan Bergizi Gratis akan menjadi intervensi gizi krusial, didukung program pendidikan berkualitas seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.

Ini adalah investasi jangka panjang untuk menghasilkan SDM unggul dan kompetitif.
Transformasi ekonomi juga menjadi fokus utama.

Anggaran akan mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam kita, serta mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang ramah lingkungan.

Di sektor papan, program pembangunan 3 juta rumah akan menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.

Sementara itu, pemberdayaan ekonomi dari level akar rumput akan terus digalakkan melalui revitalisasi Koperasi Desa Merah Putih dan dukungan terhadap UMKM.

Tujuannya terukur: menekan tingkat kemiskinan ke level 6,5-7,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,44-4,96 persen pada tahun 2026.

Karena APBN adalah uang rakyat, maka setiap rupiah yang dibelanjakan harus kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di sinilah letak urgensi pengawasan bersama. Anggaran negara yang begitu besar adalah amanah yang harus dijaga dengan integritas tertinggi. Tidak boleh ada satu rupiah pun yang diselewengkan.

Setiap praktik korupsi, mark-up, atau inefisiensi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan pencurian hak rakyat atas masa depan yang lebih baik.

Pemerintah memang terus berupaya menjaga kesehatan fiskal, dengan menargetkan defisit yang terkendali. Namun, pengawasan tidak bisa hanya menjadi tugas aparat penegak hukum atau lembaga audit.

Seluruh elemen bangsa—masyarakat sipil, media, akademisi, dan setiap individu—memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi mata dan telinga yang waspada.

Transparansi harus menjadi napas dalam setiap siklus anggaran, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan efisien.