Ekonom: Menteri Keuangan Kunci Stabilitas Fiskal dan Kepercayaan Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pengumuman Purbaya sebagai Menkeu dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait reshuffle kabinet Merah Putih.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Adapun pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju 2024-2029.

Baca juga: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang Baru Dilantik

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Dalam upacara pelantikan, Purbaya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. 

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," imbuh Purbaya.

Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan menjadi sorotan besar, terutama karena posisinya dianggap sangat strategis.

Baca juga: Sah, Purbaya Yudhi Sadewa Gantikan Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai jabatan Menteri Keuangan bukan sekadar bagian dari kabinet, melainkan kunci stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar.

Kementerian Keuangan adalah lembaga sentral dalam tata kelola ekonomi negara. Hampir semua kebijakan fiskal, mulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara, belanja, hingga pembiayaan, dibidani dan dikendalikan oleh Kemenkeu.