Pertama Kali Rapat di DPR sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Dapat Teguran
JAKARTA, KOMPAS.com - Purbaya Yudhi Sadewa untuk pertama kalinya melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI sebagai Menteri Keuangan. Namun, pada pertemuan pertama ini Purbaya justru ditegur oleh salah seorang Anggota Komisi XI.
Saat Purbaya akan memulai paparannya, Purbaya memperkenalkan dirinya kini tak lagi hadir sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melainkan sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
"Ini, Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak, biasanya sebagai LPS," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Baca juga: Selamat Tinggal Sri Mulyani, Pesan untuk Menkeu Purbaya
Kepada Anggota Komisi XI yang hadir dia menceritakan, kini dia tidak bisa lagi asal berbicara seperti saat masih menjabat di LPS karena sempat mendapat kritikan dari masyarakat akibat salah berbicara beberapa waktu lalu.
Oleh karenanya, pada raker kali ini dia akan fokus memberikan paparan terkait rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan pagu anggaran tahun 2026.
"Kalau waktu ketua LPS, saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang enggak boleh saya, Pak. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda," seloroh Purbaya yang mendapat respons tawa dari peserta rapat.
Rapat kerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (10/9/2025).Lalu, penjelasan Purbaya itu dibalas oleh salah seorang Anggota Komisi XI DPR RI.
"Pak Menteri, boleh koboi, tapi ada isinya," celetuk salah satu Anggota Komisi XI.
"Siap, siap. Terima kasih, Pak," jawab Purbaya singkat.
Baca juga: Benny Harman Sebut Amarah Publik Harus Jadi Peringatan Keras ke DPR
Kemudian, Purbaya langsung fokus memaparkan bahan yang sudah disiapkan sebelumnya.
Pernyataan viral Purbaya
Sebelumnya, pernyataan Purbaya soal 17+8 Tuntutan Rakyat sempat viral di media sosial dan menuai kritik dari masyarakat.
Belum genap satu hari menjadi Menteri Keuangan, Purbaya sempat menyatakan, 17+8 Tuntutan Rakyar yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat.
Menurutnya, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.
"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
