Romahurmuziy Bantah "Obral" Kursi Ketum PPP: Tak Ada Jual-Beli

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) membantah anggapan dirinya mengobral atau memperdagangkan kursi Ketua Umum (Ketum) PPP.

"Dagang itu kan kalau ada yang menjual, ada yang membeli. Ini kan tidak ada yang menjual, dan tidak ada yang membeli," ujar Rommy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/6/2025) malam.

Baca juga: PPP Bakal Pilih Ketum, Muktamar Kemungkinan Digelar September

Rommy mempertanyakan alat ataupun jenis pembelian jika betul ada perdagangan dalam proses pemilihan Ketum PPP.

Dia menekankan PPP memiliki sejarah panjang, sehingga tidak bisa dibeli oleh apapun.

"Kalau membeli itu belinya mau pakai apa? Dan nilainya berapa? Wong PPP ini sejarahnya sangat panjang, tidak terbeli oleh berapapun," ucapnya.

Baca juga: PPP Jakarta: Anies Baswedan dan Amran Sulaiman Masuk Bursa Caketum

Rommy menyampaikan, nama-nama calon Ketum PPP yang dia sampaikan sejauh ini merupakan rangkuman dari suara para kader PPP.

Dia mempersilakan awak media untuk menelusuri cabang PPP mana yang menyuarakan nama tertentu.

"Seluruh media bisa mengutip mana-mana cabang yang meneriakkan nama Pak Amran, awalnya itu dari Sulawesi Selatan. Mana-mana yang meneriakkan Pak Anies, kemarin diulangi lagi, itu DKI. Nama Pak Dudung juga muncul karena memang salah satu Ketua DPC PPP di Banten itu adalah kerabat beliau," jelas Rommy.

"Dan Pak Sandi dan Gus Yasin itu dari awal memang beliau dua kader terbaik partai. Begitu pun kalau nama Gus Ipul itu muncul dari Jawa Timur," sambungnya.

Baca juga: Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Anies Baswedan: Memangnya Masuk?

Maka dari itu, Rommy kembali membantah dirinya disebut memperdagangkan kursi Ketum PPP.

"Dan itu yang saya sampaikan hanya rangkuman saja. Jadi kalau ada yang menyatakan saya memperdagangkan, ya itu tidak mengikuti media saja mungkin, kurang update," imbuh Rommy.

Kritik ke Rommy

Sebelumnya, Rommy ramai dikritik akibat langkahnya yang membuka peluang, bahkan menawarkan kursi Ketua Umum PPP kepada tokoh-tokoh eksternal partai.

Sejumlah elite partai berlambang kakbah itu memandang langkah Rommy tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan memperdagangkan partai.

“(Langkah Rommy) Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” kata Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi dalam siaran pers, Senin (26/5/2025).

Rusli menegaskan, PPP punya mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait masuk dan keluarnya anggota partai, termasuk proses pemilihan ketua umum.