Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Lapor ke Mendikdasmen, Banyak Sekolah Tak Punya Toilet

Kompas.com - 26/08/2025, 20:42 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Hoerudin Amin menyoroti revitalisasi sekolah-sekolah yang tidak merata dalam rapat bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Selasa (26/8/2025).

Ada sejumlah hal yang disoroti Hoerudin, termasuk sekolah-sekolah yang tidak memiliki toilet sehingga murid yang ingin buang air harus numpang ke tetangga.

"Revitalisasi sekolah kita tidak merata, sampai WC, anak kita ada yang buang air di tetangganya, ada yang buang air ke sungai dan itu Pak Wamen tahu itu," ujar Hoerudin dalam rapat, Selasa.

Baca juga: Wings Group Dukung Program Toilet Sekolah Ramah Lingkungan Pemkab Subang

"Datang ke satu titik sekolah, mereka mengeluh tidak punya toilet, toiletnya ke tetangganya atau ke sungai, terus program pemerintah kita tidak ada lagi program tempat buang air besar terbuka, kenyataannya ini masih banyak, dan ini kondisi kita bicara objektif, di Garut, Tasik," imbuh dia.

Hoerudin juga menyoroti kurangnya tenaga pengajar di sejumlah sekolah.

Ia mencontohkan, ada sekolah dasar yang hanya mempunyai dua guru pegawai negeri sipil (PNS) dan dua guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga: Kemendikdasmen Minta Tambahan Anggaran Rp 14,4 Triliun

Padahal, setiap sekolah setidaknya membutuhkan tujuh atau delapan guru.

Akibatnya, masih banyak guru yang harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran.

"Ada satu guru tiga mata pelajaran, satu guru dua mata pelajaran, yang tentu itu menurunkan kualitas mereka," ucap dia.

Politikus Partai Amanat Nasional ini menyebutkan, tidak sedikit pula kepala sekolah yang dituntut untuk memperbaiki sarana dan prasarana demi memperoleh akreditasi A.

Baca juga: Kemendikdasmen Buat Gerakan Agar Anak Indonesia Suka Matematika

Padahal, perbaikan tersebut merupakan kewajiban pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, bukan kepala sekolah.

"Jangan menjebak kepala sekolah kita untuk memikirkan infrastruktur, bukan kewajiban mereka. Kepala sekolah wajib memanajemen proses belajar mengajar di sekolahnya, bagaimana anaknya dididik dengan baik," kata Hoerudin.

Ditemui usai rapat, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah akan membantu sekolah-sekolah yang masih tidak memiliki WC.

Dia pun mengakui bahwa kondisi sekolah yang tidak memiliki WC tak hanya terjadi di daerah, melainkan juga di kota.

Baca juga: Kemendikdasmen Upayakan 300.000 Sekolah Dapat Akses Internet sampai Akhir 2025

"Ya nanti kita bantu bertahap. Enggak hanya di daerah, di kota juga banyak yang enggak punya WC," kata Mu'ti.

Mu'ti menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan bahwa sekolah harus memiliki sanitasi bersih sesuai standar.

"Tetapi itu tidak kita biarkan. Kita berusaha secara bertahap sesuai arahan Pak Presiden, sekolah-sekolah itu harus memiliki, tadi dalam rapat kita sebutkan sanitasi dan air bersih yang sesuai standar," ujar dia.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau