Ternyata, Dokter BR Juga Pernah Pungli Pasien di Tahun 2023

LAMPUNG, KOMPAS.com - Seorang dokter di Rumah Sakit Abdul Moeloek (RSAM) Lampung, dr BR, diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap pasien.

Kasus ini terungkap setelah dr BR meminta uang Rp 8 juta dari keluarga pasien dengan alasan untuk membeli alat medis yang diperlukan untuk operasi.

Direktur Utama RSAM Lampung, dr Imam Ghazali, mengonfirmasi bahwa tindakan dr BR bukanlah yang pertama kalinya.

Baca juga: Dokter RSAM Dilaporkan Pungli Rp 8 Juta, Dirut RS: Kami Hormati Proses Hukum

Hasil penelusuran internal menunjukkan, dokter tersebut pernah melakukan hal serupa di RS Urip Sumohardjo, Bandar Lampung, pada 2023.

"Kalau melihat apa yang pernah dilakukan yang bersangkutan di tahun 2023, dia pernah dikomplain oleh BPJS," ungkap Imam saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/8/2025).

Imam menjelaskan, saat itu BPJS melaporkan praktik pungli tersebut kepada RS Urip Sumohardjo, sehingga dokter itu dilarang untuk melayani pasien BPJS.

"Artinya praktik itu pernah dikerjakan atau berulang," tambahnya.

Baca juga: Pungli Pasien Rp 8 Juta Buat Beli Alat Medis, Dokter RSUD Dilaporkan ke Polda Lampung

Imam juga menambahkan, terungkapnya kasus ini seolah sudah ditakdirkan. Ia mengibaratkan peristiwa tersebut sebagai "tangan Tuhan".

Ia mencontohkan, jika pasien tidak mengalami masalah, orangtuanya mungkin tidak akan mengajukan keluhan, sehingga praktik ini akan terus berlangsung.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, meminta agar manajemen RSAM tidak hanya fokus pada kasus terakhir yang terjadi.

"Pihak manajemen RSAM harus menelusuri dan investigasi adanya kemungkinan praktik serupa yang dilakukan oleh dokter BR, apakah juga dilakukan kepada pasien lain," bebernya.

Yanuar menekankan pentingnya penelusuran yang mendetail untuk mengetahui apakah praktik pungli ini telah terjadi sebelumnya atau hanya sekali.

Ia juga menyoroti perlunya mengusut apakah tindakan tersebut merupakan inisiatif dr BR sendiri atau melibatkan pihak lain.

"Ini harus diusut tuntas supaya tidak merugikan masyarakat," tegasnya.