Ke Kendari, Wakil Bupati Bulungan Kawal Regulasi demi Tarik Investor dan Percepat Pembangunan

KOMPAS.com — Wakil Bupati Bulungan, Kilat, menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat iklim investasi daerah. 

Hal itu dia tunjukan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 26-28 Agustus 2025.

Forum yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menjadi momentum strategis bagi Bulungan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan program-program nasional.

Kilat menegaskan, partisipasinya dalam forum nasional ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kepastian hukum. 

"Kami hadir untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (4/9/2025).

Baca juga: Birau Bulungan 2025 Segera Digelar, Sajikan Atraksi Budaya hingga Ratusan Stan UMKM

Kilat menegaskan, kejelasan regulasi sangat penting agar pelaku usaha merasa terlindungi. 

"Dengan regulasi yang pasti, investasi bisa berjalan baik, pembangunan daerah dipercepat, serta pelayanan publik semakin meningkat," tegasnya.

Pada hari kedua rakornas, Kilat mengikuti berbagai agenda, mulai dari apel pemantapan pelaksanaan peraturan daerah, penampilan tarian kolosal tradisional Sulawesi Tenggara, hingga laporan Gubernur Sultra. 

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tersebut mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”. 

Rakornas itu menjadi forum strategis mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait untuk membahas mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan mendukung percepatan program strategis nasional.

Baca juga: Bulungan Miliki Perda Masyarakat Hukum Adat, Bupati Syarwani: Prinsip Pembangunan Tanpa Rusak Hutan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) turut memberikan sambutan dan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kemendagri dan Kemenkumham terkait harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pembentukan produk hukum daerah.

Selain itu, dilakukan pula penandatanganan komitmen kepatuhan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional menuju terwujudnya Asta Cita.

Rakornas tersebut menghadirkan berbagai materi strategis, di antaranya peran legislasi dalam mendorong pembentukan peraturan yang mendukung investasi.

Materi itu disampaikan narasumber dari Komisi II DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM, Ketua Kadin, serta Gubernur Sultra.

Tak hanya itu, ada pula materi terkait peningkatan kualitas produk hukum daerah dalam mendukung Asta Cita oleh Dirjen Otonomi Daerah, pemberian penghargaan indeks kepatuhan daerah, hingga talk show bersama pejabat eselon I lintas kementerian dan lembaga.

Baca juga: Pemkab Bulungan Anggarkan Rp 3 Miliar untuk Benahi Pasar Induk Tanjung Selor

Peserta rakornas turut berkesempatan mengunjungi PHD Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan UMKM Expo 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi daerah dan pertumbuhan ekonomi berbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM).