Eri Cahyadi Sebut Perbaikan Fasum Akibat Unjuk Rasa "Makan" Anggaran Rp 2,5 Miliar

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut, biaya perbaikan fasilitas umum (fasum) memakan biaya Rp 2,5 miliar, yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Eri mengatakan, total kerugian yang diderita setelah terjadinya kerusuhan saat aksi demonstrasi di sejumlah titik Surabaya, di akhir Agustus 2025 lalu diperkirakan mencapai Rp4 miliar.

"Totalnya yang akan kita keluarkan dari APBD untuk perbaikan (fasum pasca demo) sekitar Rp 2,5 miliar," kata Eri, ketika berada di Kantor Kelurahan Kebraon, Surabaya, Senin (8/9/2025).

Baca juga: Temuan Pungli Urus KK di Surabaya, Eri Cahyadi Minta Camat Ingatkan RT/RW: Jangan Minta Uang!

Eri menyebut, APBD sebesar Rp2,5 miliar tersebut rencananya digunakan untuk memperbaiki sejumlah fasum yang mengalami kerusakan.

Seperti, rambu lalu lintas hingga pembatas jalan.

"(Perbaikan fasum) contohnya kayak pot, troli sampah atau tempat sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, bola-bola, CCTV yang rusak, itu yang kita lakukan," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Eri, biaya perbaikan sisanya akan diisi oleh pihak swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Mereka mengaku siap untuk membantu.

"Ada yang memang dikerjakan oleh pemerintah kota, ada yang swasta bilang 'pak saya yang bangun, karena itu tempat saya dan tempat usaha di sana'. Jadi mereka yang membangun," ucapnya.

Baca juga: Eri Cahyadi Sidak Kelurahan Kebraon Setelah Warga Lapor Alami Pungli

Eri mengungkapkan, pihak swasta tersebut melakukan perbaikan di sejumal Pos Lalu Lintas (Lantas) yang mengalami kerusakan.

Sebab, perusahaan itu sudah memasangkan iklan di sana.

"Pos polisi itu dibangun swasta, setelah itu kita berikan mereka tempat untuk iklan. Sehingga pos polisi itu semuanya dibangun oleh pihak swasta dan hari ini dilakukan perbaikan semuanya," ujarnya.

Oleh karena itu, Eri berterima kasih kepada pihak swasta yang membantu memperbaiki fasum yang rusak.

Karena hal tersebut bisa meringankan biaya dari APBD Pemkot Surabaya.