Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Dihapus dari Undang-Undang Kepariwisataan

KOMPAS.com - Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan, nama GIPI dihapus dari Undang Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009.

"Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu hilang, jadi GIPI itu di Undang-Undang hilang. Ini jadi pertanyaan untuk kita sebenarnya, ada apa, memang kami kenapa?"

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hariyadi dalam acara Press Conference DPP GIPI tentang Menilik Kondisi Pariwisata di tengah dinamika Undang-Undang Pariwisata Terbaru, yang Kompas.com pantau secara daring, Minggu (12/10/2025).

Sebagaimana yang diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi Undang-Undang.

Baca juga:

• DPR Sahkan RUU Kepariwisataan Jadi Undang-Undang, Apa Substansinya?
• Pembahasan RUU Kepariwisataan Ditunda, Menparekraf: Tidak Ada yang Tidak Diajak Bicara

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Hariyadi menyampaikan, sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, nama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia tercantum di dalam  Bab 11 mulai dari Pasal 50 sampai Pasal 54.

Merujuk kepada draft sebelumnya, tertulis pada Pasal 50 Ayat 1: "Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk suatu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia".

Lebih lanjut pada Ayat 2 diuraikan: "Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas: pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.

Baca juga:

• Indonesia Targetkan Jadi Pemimpin Pariwisata Ramah Muslim Dunia
• Pagu Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2026 Capai Rp 1,85 Triliun

Hariyadi menuturkan tidak semua asosiasi di bidang pariwisata itu kuat. Asosiasi tersebut katanya perlu berhimpun, dan keberadan GIPI di dalam Undang Undang dinilai sangat diperlukan. 

"Jadi kami merasa sangat kecewa sekali dengan proses di DPR, khususnya Komisi 7 ya, yang menghilangkan GIPI dari Undang-Undang Kepariwisataan," ujarnya. 

Lebih lanjut dipaparkan dari beberapa pertemuan sebelumnya yang dilakukan antara GIPI dengan pimpinan Komisi 7 DPR, tidak ada bahasan mengenai penghapusan GIPI dari Undang Undang Kepariwisataan.

Namun, katanya, pernah ada usulan untuk mengganti nama GIPI menjadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia. Perubahan nama ini, katanya, tidak menjadi masalah.

"Sepanjang substansinya itu sama, kami rasa tidak masalah (jika ada perubahan nama). Tapi ini betul-betul dihilangkan, dihapus semuanya," katanya.

Baca juga:

• Hari Pariwisata Dunia 2025, Ingatkan Umat Manusia Akan Pentingnya Peran Pariwisata
• Dana Pariwisata dari Pemerintah Tak Jelas, Investasi Mandiri Jadi Andalan untuk Promosi Wisata

Melihat hal ini, Hariyadi menyampaikan rasa kecewa, sebab pelaku industri pariwisata dihilangkan dari Undang-Undang yang baru.

"Kami sangat kecewa ya, kita berjuang keras untuk membesarkan pariwisata, tapi induknya pelaku industri pariwisata malah dihabisi di dalam Undang-Undang yang baru," ungkapnya.

Menyikapi hal ini, ia mengatakan GIPI nantinya akan mengirimkan surat kepada Presiden dengan tebusan kepada Menteri Sekretaris Negara tekait penghapusan GIPI dari Undang Undang.

Hariyadi mengatakan, apabila GIPI dihilangkan dari Undang-Undang, akan berdampak kepada koordinasi para pelaku industri pariwisata.

"Semua pelaku industri karena melihat ada disebutkan di Undang-Undang pasti mempunyai ketertarikan, mempunyai kemudahan untuk kita melakukan koordinasi," katanya.