PEMERINTAH pertengahan tahun ini, resmi meluncurkan Sekolah Rakyat. Langkah ini dilakukan serentak di berbagai provinsi di Indonesia.
Tidak main-main, pola persekolahan dilakukan dengan sistem asrama, demi tujuan mencetak ilmuan-ilmuan muda, plus dengan visi pemerataan pendidikan.
Target utama siswa adalah dari kalangan miskin ekstrem, sebagai syarat utama dapat diterima dan belajar di sekolah tersebut.
Walaupun didera sejumlah permasalahan, seperti pengunduran diri sejumlah siswa dan guru, lokomotif sekolah rakyat terus melaju kencang.
Sebagai langkah inovatif dan terobosan, tentu rakyat Indonesia perlu mendukung hal ini. Tidak boleh apatis, apalagi antipati.
Menghadapi permasalahan kependudukan dan pendidikan di Indonesia, yang sudah berurat berakar menahun, tentu dibutuhkan terobosan yang tidak biasa, bahkan di luar logika.
Baca juga: Sekolah Rakyat: Mimpi Besar Memutus Lingkaran Setan Kemiskinan
Puluhan tahun lalu, Einstein telah berteriak, bahwa ”adalah sebuah kesintingan/kegilaan, berusaha memecahkan masalah yang berbeda, dengan cara yang sama”.
Maka, terobosan solusi bagi siswa dari kalangan miskin ekstrem ini patut diapresiasi. Upaya yang jelas-jelas seirama dengan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, tentu perlu terus dipertimbangkan sisi positifnya.
Inilah salah satu kado kemerdekaan yang sangat baik, jika pelaksanannya terus dijaga kemurnian niatnya, kualitas operasionalnya dan juga visi jangka panjangnya.
Ini akan menjadi hadiah dan berkah kemerdekaan, jika setiap warga terus menjaga persepsi positifnya terhadap potensi keberhasilan program ini.
Kritis perlu, tapi tetap apresiatif, dan menghargai setiap jejak kebaikan yang berhasil ditorehkan
Namun demikian, sang eksekutif tentu harus terus memonitor pelaksanaannya dan tidak boleh menutup diri dari masukan dan kritik.
Rakyat terus memasang mata dan telinganya terhadap program ini. Hal ini wajar, karena agenda ini menggunakan dana yang luar biasa besar, sehingga tentunya menjadi pertaruhan besar.
Mengapa pertaruhan? Karena sejatinya sejumlah anggaran tersebut dapat dialokasikan kepada sektor yang lebih memerlukan.
Namun, patut diingat, bahwa sektor pendidikan, bagi setiap negara, adalah urusan ’prioritas’. Hanya saja, pelaksanaannya tentu harus sejalan dengan prinsip, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat waktu, tepat target dan sebagainya.