Tunjangan Guru ASN Lebih Rendah dari Pegawai ASN di Instansi Non-Sekolah

KOMPAS.com - Tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata lebih rendah dari pegawai ASN yang bekerja di instansi pemerintah atau non-sekolah.

Hal itu diungkapkan oleh Pemerhati Pendidikan Dasar Galih Sulistyaningra yang merupakan mantan guru ASN di salah satu SD di Jakarta.

"Saya tuh ketika jadi PNS di DKI, dibanding sama temen saya yang secara usia, secara seleksi kita sama, bedanya dia memilih instansi yang bukan di sekolah, itu tunjangan yang kita terima itu bahkan bedanya tuh sampai dua kali lipat," kata Galih di Menara Kompas, Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca juga: Guru Paling Dirugikan, JPPI: Jadi Budak dan Tumbal Program MBG

Tunjangan ASN yang bukan bekerja di sekolah bisa Rp 20 juta

Galih menjelaskan, tunjangan ASN yang bukan bekerja di sekolah bisa membawa pulang sebesar Rp 20 juta per bulan.

Sementara, tunjangan guru ASN yang bekerja di sekolah bahkan tidak bisa mendapatkan setengahnya dari tunjangan ASN di luar sekolah.

"Jadi temen-temen saya yang ada di instansi-instansi di luar sekolah, itu bisa bawa pulang mungkin take home pay-nya sebulan sampai 20 jutaan ke atas. Kita di sekolah tuh bahkan enggak nyampe setengahnya," ujarnya.

Galih menuturkan, tunjangan guru ASN di sekolah biasanya juga akan sangat tergantung dengan prestasi yang dimiliki oleh sekolah dan siswa sekolah.

Baca juga: Saat Orangtua, Guru dan KPAI Minta Program MBG Dievaluasi

Padahal, menurut Galih, prestasi siswa dan sekolah tidak bisa ditentukan hanya dari satu aspek tetapi dari banyak aspek penilaian lainnya.

"Jadi banyaklah variable, nggak bisa itu menentukan gaji guru sebenarnya. Itu aja kan udah enggak adil menurut saya. Apalagi teman-teman kita yang honorer," ujarnya.

canva.com Ilustrasi guru, beasiswa guru dan calon guru lewat BPI

Belum tahu penyebabnya

Galih juga tidak mengerti apa penyebab pasti yang membuat guru ASN mendapat tunjangan yang lebih kecil dari pegawai ASN di instansi pemerintah.

Bisa saja, lanjut Galih, karena faktor kemampuan daerah yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menyamaratakan pendapatan tiap ASN.

Baca juga: JPPI: Guru Jadi Budak dan Tumbal MBG, Pekerjaan Jadi Lebih Banyak

"Enggak ada nih uang yang cukup atau dana yang cukup kalau semuanya harus sama gitu. Tapi kan berarti kan semuanya itu balik lagi ke prioritas gitu ya kalau kita mau ngomongin kebijakan secara negara gitu," ungkapnya.

"Kenapa pula harus ada perbedaan antara gaji yang misalnya guru yang sudah PNS atau yang tidak PNS," pungkas Galih.