Pekerja Seks di Belgia Dapat Uang Pensiun, Asuransi Kesehatan, dan Cuti

BRUSSEL, KOMPAS.com - Pekerja seks di Belgia kini berhak atas uang pensiun, asuransi kesehatan, hingga cuti di bawah Undang-undang (UU) baru.

Anggota Parlemen Belgia pada Mei lalu memutuskan untuk memberikan pekerja seks perlindungan kerja yang sama dengan karyawan lainnya, sebagai upaya untuk menekan pelecehan dan eksploitasi.

UU yang mulai berlaku pada Minggu (1/12/2024) itu akan memastikan pekerja seks memiliki kontrak kerja dan perlindungan hukum.

Baca juga: Pria Ini Pesan Pekerja Seks di Hotel, Ternyata yang Datang Istrinya, Semua Kaget

Hal ini dimaksudkan untuk mengakhiri zona abu-abu yang dibuat pada 2022, ketika pekerjaan seks didekriminalisasi di Belgia, tetapi tanpa memberikan perlindungan apa pun kepada pekerja seks, atau hak-hak pekerja, seperti tunjangan pengangguran atau asuransi kesehatan.

Di bawah UU tersebut, pekerja seks memiliki hak untuk menolak pasangan seksual atau melakukan tindakan tertentu dan dapat menghentikan tindakan kapan saja.

Sebagaimana dilansir The Guardian, para pekerja seks juga tidak dapat dipecat karena penolakan ini.

Pemberi kerja pun diwajibkan memiliki "karakter baik" dan berdomisili di Belgia.

Mereka juga harus memastikan tempat usaha dilengkapi dengan tombol panik, linen bersih, showers, dan kondom.

Perlindungan ini tidak mencakup pekerjaan di rumah, atau kegiatan seperti striptis dan pornografi.

Serikat Pekerja Seks Belgia menggambarkan UU tersebut sebagai “langkah besar ke depan, mengakhiri diskriminasi hukum terhadap pekerja seks”.

Baca juga: Perubahan Iklim Memaksa Gadis-gadis Zimbabwe Jadi Pekerja Seks

Namun, mereka mengatakan, peraturan iti dapat “dimanfaatkan” untuk mengurangi atau menghilangkan pekerjaan seks.

“Kami sudah melihat beberapa kota bersembunyi di balik kata-kata ‘keamanan’ dan ‘kebersihan’ untuk memberlakukan peraturan daerah yang sangat ketat yang membuat pekerjaan seks hampir tidak mungkin dilakukan di wilayah mereka," jelas Serikat pekerja Seks Belgia.

Sementara itu, beberapa organisasi feminis mengkritik undang-undang tersebut.

Ketika RUU tersebut diterbitkan pada 2023, Dewan Wanita Francophone Belgia mengatakan, hal itu akan menjadi “bencana” bagi para gadis muda dan korban perdagangan manusia.

“Menganggap bahwa prostitusi itu ada dan kita harus melindungi para pekerja sama saja dengan menerima kekerasan seksis ini dan tidak memeranginya,” kata kepala organisasi tersebut kepada Le Soir.