Wapres Filipina Sara Duterte Dikenai Tuntutan Pemakzulan Kedua

MANILA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte pada Rabu (4/12/2024) dikenai tuntutan pemakzulan kedua.

Tuntutan ini menerpanya saat dia juga diselidiki atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, dan penggunaan dana pemerintah.

Kali ini, tuntutan pemakzulan diajukan oleh para aktivis, guru, mantan anggota kongres, dan beberapa orang lainnya.

Baca juga: Wapres Filipina Ancam Balas Dendam jika Dibunuh Presiden Marcos Jr, Sebut Sudah Siapkan Pembunuh

Putri mantan presiden Rodrigo Duterte itu mendapat sorotan tajam setelah aliansinya dengan Bongbong retak, menjelang pemilihan paruh waktu tahun depan.

Sara kemudian mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan pada Juni, ketika hubungan kedua keluarga yang berkuasa itu mencapai titik kritis.

Adapun tuntutan pemakzulan kedua dikenakan ke Sara terkait tuduhan mengkhianati kepercayaan publik atas dugaan penyalahgunaan dana rakyat senilai jutaan dollar AS, saat ia menjabat menteri pendidikan.

"Penyalahgunaan dana rahasia lebih dari setengah miliar peso (Rp 135,49 miliar) oleh Wakil Presiden, khususnya pencairan dana mencurigakan 125 juta peso (Rp 34,16 miliar) hanya dalam 11 hari pada akhir 2022, merupakan pengkhianatan besar terhadap kepercayaan publik," kata mantan anggota kongres Teddy Casino, yang juga salah satu pengadu, dikutip dari kantor berita AFP.

"Rakyat Filipina, khususnya para pembayar pajak yang menanggung beban pendanaan operasi pemerintah, berhak mendapatkan akuntabilitas dari pejabat tertinggi kedua mereka."

Baca juga:

• Wapres Filipina Sara Duterte Bantah Berencana Bunuh Presiden Marcos Jr, Apa Katanya?
• Jawaban Presiden Filipina Marcos Jr Saat Ditanya Kelanjutan Hubungannya dengan Wapres Sara Duterte 

Sebelumnya pada Senin (2/12/2024), koalisi aktivis yang berbeda mengajukan pengaduan pemakzulan terhadap Sara, menuduhnya melakukan korupsi dan pelanggaran.

Adapun Sara Duterte membantah menyalahgunakan dana publik.

Belum diketahui pula apakah salah satu dari dua kasus pemakzulan itu pekan ini akan mendapat dukungan sepertiga anggota parlemen agar bisa diajukan ke persidangan Senat.

Berdasarkan konstitusi Filipina, proses pemakzulan tidak dapat dimulai terhadap orang yang sama lebih dari satu kali dalam setahun.

Artinya, DPR sebagai tempat kedua pengaduan diajukan, harus memilih salah satu atau menggabungkannya.

Para sekutu Marcos memegang kursi mayoritas di DPR, tetapi ia secara terbuka menyebut upaya pemakzulan Sara Duterte hanya membuang-buang waktu.

Baca juga: Penyebab Wapres Filipina Ancam Bunuh Presiden, Konflik Dinasti Duterte-Marcos