Zelensky Didemo Rakyat Ukraina, Teken UU Berkaitan dengan Korupsi

KYIV, KOMPAS.com – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadapi gelombang protes di berbagai kota setelah menandatangani undang-undang baru yang dinilai melemahkan independensi lembaga-lembaga anti-korupsi di negaranya.

Langkah ini memicu kecaman dari dalam negeri maupun komunitas internasional, di tengah situasi perang yang masih berkecamuk melawan Rusia.

Undang-undang yang diteken Zelensky pada Selasa (22/7/2205) memberikan kewenangan luas kepada Jaksa Agung Ukraina untuk mengontrol Biro Anti-Korupsi Nasional (NABU) dan Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus (SAP).

Baca juga: Kampung Halaman Zelensky Jadi Sasaran Serangan Drone Besar-besaran Rusia

Para demonstran khawatir hal ini akan membuka peluang intervensi politik dan memperlemah pemberantasan korupsi.

"Kami memilih Eropa, bukan otokrasi," tulis seorang demonstran di Kyiv dalam poster yang dibawanya.

Sementara di poster lain tertulis, "Ayahku tidak mati demi ini," mengacu pada pengorbanan para pejuang Ukraina dalam memperjuangkan demokrasi dan reformasi sejak Revolusi Euromaidan 2014.

Aksi demonstrasi terbesar sejak invasi penuh Rusia pada Februari 2022 ini terjadi di Kyiv, dan menyebar ke kota-kota besar lainnya seperti Lviv, Dnipro, dan Odesa.

Pembelaan Zelensky

BADAN PERS KEPRESIDENAN UKRAINA via AFP Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan alasan di balik penandatanganan UU yang dianggap melemahkan independensi lembaga-lembaga anti-korupsi.

Dalam pidatonya, Zelensky membela keputusan tersebut dengan menyebut bahwa reformasi perlu dilakukan agar lembaga-lembaga anti-korupsi bersih dari "pengaruh Rusia".

"Kita semua memiliki musuh yang sama, yaitu penjajah Rusia," kata Zelensky setelah bertemu dengan para pejabat tinggi penegak hukum dan antikorupsi, dikutip dari AFP, Rabu (23/7/2025).

"Dan membela negara Ukraina membutuhkan sistem penegakan hukum yang cukup kuat -- sistem yang menjamin rasa keadilan yang nyata," tambahnya.

Namun, pengamat dan aktivis anti-korupsi menilai langkah ini bertentangan dengan prinsip reformasi yang selama ini diperjuangkan Ukraina.

Dengan UU baru ini, Jaksa Agung Ruslan Kravchenko—yang dikenal sebagai loyalis Zelensky—berwenang mengalihkan kasus-kasus korupsi ke penyidik lain yang lebih lunak, bahkan dapat menutup penyelidikan yang sedang berjalan.

Respons Pemerintah Ukraina

Senada dengan Zelensky, Pemerintah Ukraina berdalih bahwa langkah ini dilakukan untuk menyingkirkan pengaruh Rusia dari dalam NABU.

Sehari sebelum RUU disahkan, Dinas Keamanan Ukraina dan Kejaksaan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap beberapa staf NABU yang diduga terlibat jaringan mata-mata Rusia.