JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia menyatakan terus memantau perkembangan situasi keamanan di Thailand dan Kamboja, menyusul meningkatnya ketegangan di perbatasan kedua negara.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di wilayah terdampak.
“Kami sebisa mungkin menghindari menyampaikan pendapat terkait politik atau negara lain,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025), dikutip dari Antara.
Baca juga: Drone Thailand Serang Pos Militer Kamboja secara Presisi, 582 Sekolah Ditutup
Menurut dia, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi apabila terjadi eskalasi lebih lanjut.
Langkah tersebut mencakup pemantauan langsung di lapangan, membuka jalur komunikasi dengan para WNI, serta penyampaian informasi penting terkait situasi keamanan.
“Yang terpenting adalah bagaimana kami memastikan WNI yang tinggal di sana aman. Jika terjadi sesuatu, kami telah menyiapkan mitigasi,” kata Prasetyo.
Prasetyo yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Kepresidenan menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar seluruh skenario darurat disiapkan secara matang.
Pemerintah berharap konflik antara Thailand dan Kamboja tidak semakin memburuk, karena potensi dampaknya tidak hanya terbatas pada kawasan, tetapi juga bisa meluas secara global.
“Tentu saja, kita tidak berharap eskalasinya meningkat, karena sekali lagi akan berdampak secara global, termasuk pada negara kita,” ucapnya.
Baca juga: Thailand Peringatkan Potensi Perang dengan Kamboja, 138.000 Orang Mengungsi
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memuncak setelah terjadi bentrokan bersenjata di wilayah perbatasan pada Kamis (24/7/2025).
Insiden ini menyebabkan puluhan orang tewas dan mendorong Thailand menutup pintu perbatasan, sementara Kamboja memutuskan hubungan diplomatik dengan Bangkok.
Kamboja menuding Thailand menggunakan kekuatan berlebihan dalam konflik tersebut, sementara Thailand bersikeras bahwa wilayah sengketa belum memiliki batas demarkasi yang jelas.
Diketahui, konflik ini berakar dari perselisihan mengenai status Kuil Preah Vihear yang terletak di antara distrik Kantharalak, Thailand, dan distrik Choam Khsant, Provinsi Preah Vihear, Kamboja.
Sengketa mulai mencuat sejak Juni 2008 dan terus berlanjut hingga kini tanpa penyelesaian tuntas.
Baca juga: Perancis Kukuh Akui Palestina, Dituding Legitimasi Hamas
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri terus memantau situasi dan mengimbau seluruh WNI di Thailand maupun Kamboja untuk meningkatkan kewaspadaan.
serta segera melaporkan diri ke Kedutaan Besar RI di masing-masing negara jika memerlukan bantuan.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini