Trump Kerahkan Militer ke Washington DC, Klaim Demi Hukum dan Ketertiban

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengerahkan militer dan penegak hukum federal ke Ibu Kota Washington DC pada Senin (11/8/2025).

Langkah ini disebut sebagai upaya menekan kejahatan kekerasan sekaligus memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi hukum dan ketertiban.

Trump menyatakan Kepolisian Metropolitan DC akan ditempatkan di bawah kendali pemerintah federal.

Baca juga: Kenapa KTT Trump-Putin Minggu Depan Digelar di Alaska?

Ia juga memerintahkan pengerahan 800 anggota Garda Nasional di jalan-jalan ibu kota, yang kemungkinan akan diperkuat oleh unit Garda khusus lainnya.

“Ini adalah Hari Pembebasan di DC, dan kami akan merebut kembali ibu kota kami,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, dikutip dari AFP pada Selasa (12/8/2025).

Klaim kejahatan dan respons politik

Washington DC, kota dengan mayoritas penduduk pendukung Partai Demokrat, selama ini menjadi sasaran kritik politisi Republik.

Mereka menuduh kota tersebut dibanjiri kejahatan, terganggu oleh permasalahan tunawisma, dan salah kelola keuangan.

Padahal, data kepolisian menunjukkan penurunan signifikan angka kejahatan kekerasan pada 2023–2024, setelah sebelumnya sempat melonjak pascapandemi.

Trump, yang merupakan terpidana kasus pidana dan pernah memberikan grasi penuh kepada hampir 1.600 orang terlibat kerusuhan Capitol 6 Januari 2021, menuding polisi dan jaksa setempat tidak cukup tegas.

Ia juga menargetkan penanganan perkemahan tunawisma, setelah bulan lalu menandatangani perintah yang mempermudah penangkapan gelandangan.

Langkah ini memicu kecaman dari Partai Demokrat. Pemimpin Minoritas DPR AS Hakeem Jeffries menilai kebijakan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dan politik Trump.

Baca juga: Warga India Balas Tarif Trump, Ajak Boikot Produk AS

Richard Stengel, mantan Wakil Menteri Luar Negeri di era Barack Obama, menegaskan Washington bukanlah salah satu kota paling berbahaya di AS.

“Sepanjang sejarah, para otokrat menggunakan dalih palsu untuk memaksakan kendali pemerintah atas penegakan hukum lokal sebagai langkah awal menuju pengambilalihan yang lebih nasional,” tulis Stengel di X.

“Itu jauh lebih berbahaya daripada situasi yang dia katakan sedang dia perbaiki,” tambahnya.

Rencana perluasan ke kota lain

Trump mengungkapkan kebijakan ini bisa diterapkan di kota besar lainnya, seperti New York dan Chicago.