JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menuturkan, selisih cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak berbeda jauh dibandingkan dengan mengontrak atau sewa rumah.
Sehingga, masyarakat juga mendapatkan keuntungan karena rumah subsidi akan menjadi hak milik dan tempat tinggal yang nyaman bersama keluarga.
Ara mengungkapkan hal ini usai menandatangani nota kesepahaman dengan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti terkait penyediaan rumah subsidi FLPP untuk karyawan Injourney Group di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Baca juga: Fahri Bilang Program 3 Juta Rumah Masih Nol, Ara: Lihat Data Saja
"Selisih angsuran KPR FLPP itu tidak beda jauh dengan biaya sewa untuk mengontrak rumah. Jadi daripada uangnya untuk bayar sewa lebih baik digunakan untuk angsuran KPR FLPP dan rumahnya jadi milik sendiri," ujar Ara.
Ara menilai, hal ini merupakan bukti nyata program KPR FLPP bisa membantu mereka memiliki rumah subsidi dengan DP hanya 1 persen, angsuran terjangkau dan masa tenor KPR yang panjang.
Lewat program rumah subsidi KPR FLPP, klaim Ara, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar hadir untuk menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat.
"Semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan seperti Injourney, BPS, BTN dan BP Tapera ternyata bisa membantu MBR memiliki rumah layak huni," katanya.
Sementara Maya menjelaskan, InJourney merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) holding pariwisata di Indonesia.
Dirinya juga telah melakukan polling kepada karyawannya dan minat mereka untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk membeli rumah subsidi sangat tinggi.
"Kami ingin lewat kerja sama ini sosialisasi pemanfaatan KPR FLPP bisa diketahui oleh pegawai mulai dari aksesnya dan keuntungannya. Pegawai merupakan aset Injourney Group dan kami harap dengan memiliki rumah sendiri mereka lebih bersemangat dalam bekerja," katanya.
FLPP merupakan program KPR subsidi yang dijalankan pemerintah melalui BP Tapera untuk memenuhi kebutuhan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca juga: Fahri Tuding BP Tapera Bohongi Ara, Heru: Kami Ditunjuk Pemerintah
FLPP menawarkan sejumlah fitur kemudahan dan keterjangkauan bagi MBR, meliputi:
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan kuota FLPP sebanyak 350.000 unit dengan total dana sebesar Rp 35,2 triliun.
Berikut daftar lengkap bank yang menyalurkan dana FLPP tahun 2025: