Jurus Diplomasi Menteri Dody: Merajut Konektivitas, Menekan Biaya Logistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun pertama Kabinet Merah Putih, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di bawah kepemimpinan Dody Hanggodo memposisikan pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan kendaraan kuat untuk menggerakkan ekonomi rakyat.

Strategi utamanya berfokus pada penyelesaian masalah kronis pembebasan lahan, menjamin kualitas, dan merancang infrastruktur konektivitas yang terintegrasi secara fungsional.

Baca juga: Hati-hati Lewat Tol Japek, Ada Perbaikan hingga November 2025

Sebagaimana menjadi rahasia publik, hambatan pembebasan lahan sering menjadi penyebab utama molornya proyek jalan tol.

Oleh karena itu, Kementerian PU menerapkan strategi utama yang berorientasi pada koordinasi aktif dan penyelesaian masalah spesifikuntuk mengurai benang kusut yang berkepanjangan.

Diplomasi Lintas Instansi

Secara eksklusif kepada Kompas.com, Jumat (24/10/2025), Dody menuturkan, kunci utama penyelesaian konstruksi jalan tol yang terhambat adalah membangun koordinasi yang baik dan berkelanjutan dengan berbagai instansi terkait.

Koordiansi ini mencakup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Daerah yang bersinggungan langsung dengan lokasi proyek.

Baca juga: Tol Pejagan-Cilacap Akan Lintasi 4 Kabupaten di Jateng, Ini Trasenya

"Koordinasi ini penting untuk mengatasi hambatan berkarakteristik khusus seperti perubahan penetapan lokasi, tumpang tindih kepemilikan, atau pengadaan tanah yang rumit. Dengan sinergi ini, proyek yang tadinya terhambat dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya," terang Dody.

Dody juga memastikan bahwa upaya percepatan konstruksi tidak mengorbankan kualitas dan daya tahan infrastruktur.

Jaminan ini dicapai melalui pengawasan berjenjang yang ketat dan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Mulai dari pengawasan berjenjang yang melibatkan unsur pelaksana konstruksi di lapangan oleh balai, Konsultan Pengawasan, Konsultan Project Management Initiative (PMI), hingga Direktorat Kompetensi terkait.

Baca juga: Tol Japek II Selatan Hampir Rampung, Jakarta-Bandung Bakal Lebih Cepat

"Selain itu juga monitoring berkala melalui sistem pelaporan yang terstruktur," imbuh Dody.

Tulang Punggung Konektivitas Ekonomi Lokal

Fokus besar pada jalan tol yang selama ini menjadi pusat perhatian publik, tidak membuat Kementerian PU mengurangi perhatian terhadap jalan nasional non-tol.

Jalan non-tol adalah tulang punggung utama konektivitas ekonomi lokal dan sarana pemerataan pembangunan, khususnya di luar Pulau Jawa dan di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dalam kerangka RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, peningkatan kualitas jalan non-tol menjadi strategi kunci dalam pengentasan kemiskinan menuju 0 persen, dan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca juga: Tol Pejagan-Cilacap Mulai Dibangun 2029, Biayanya Rp 300 Miliar Per Km

Hal ini sejalan dengan Sasaran Utama Kementerian PU608, yaitu mendukung efisiensi investasi (ICOR di bawah 6) dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.