Pembangunan Rumah Baru Dinilai Lebih Berdampak bagi Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Namun, pelaku usaha properti menilai dampak ekonomi akan lebih besar jika dialokasikan untuk pembangunan rumah baru, terutama di wilayah perdesaan dan pesisir.

"Bahwa ada BSPS atau renovasi, itu bagus-bagus saja. Hanya saja kalau kita menggunakan skema pembiayaan dengan pembangunan 2 juta rumah, dampak ekonominya akan lebih terukur, lebih akurat, dan lebih kecil kebocorannya," kata Joko di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).

Baca juga: 5 Rumah Murah di Kabupaten Brebes, Lokasi Strategis dan Mudah Dijangkau

Ia menjelaskan, pembangunan rumah baru terutama di desa dan pesisir memiliki sedikitnya empat dampak ekonomi langsung.

Pertama, terjadi perputaran uang di masyarakat desa, yang memacu aktivitas ekonomi lokal. Kedua, munculnya industri pendukung, seperti kayu, bata, semen, dan perlengkapan rumah tangga yang mendekat ke wilayah perdesaan.

Ketiga, lanjut Joko, pembangunan rumah baru akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi, dan pendukungnya.

Keempat, masyarakat desa akan semakin mengenal layanan perbankan, karena proses pembiayaan dan transaksi pembangunan rumah biasanya melibatkan lembaga keuangan formal.

"Ketika perbankan masuk ke desa, masyarakat akan tumbuh secara vertikal. Itu menjadi blue ocean bagi industri properti, sekaligus mempercepat pertumbuhan PDB nasional," ujar Joko.

400.000 Rumah Dibedah Tahun Depan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan bedah rumah untuk 400.000 unit RTLH lewat program BSPS.

Anggaran yang dikeluarkan untuk program bedah rumah tersebut adalah sebesar Rp 8,9 triliun.

"Anggaran BSPS di tahun 2026 meningkat signifikan dibanding tahun 2025. Jika sebelumnya Rp 1,02 triliun untuk 45.073 unit, tahun depan naik 773,5 persen menjadi Rp 8,9 triliun untuk 400.000 unit," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (04/09/2025).

Baca juga: Masyarakat yang Ikut Contractual Saving Dapat Kepastian Antrean Beli Rumah

Sementara Kementerian PKP mendapatkan total pagu anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 10,89 triliun.

Kementerian PKP juga akan membangun rumah susun (rusun) dengan anggaran Rp 375,32 miliar untuk pembangunan 796 unit atau 21 tower.

Kemudian, akan dilakukan pembangunan rumah khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp 249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk penanganan pasca-bencana dan penyediaan cadangan panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Alokasi juga diperuntukkan untuk bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) rumah umum dengan alokasi Rp 29,08 miliar untuk 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.Sedangkan alokasi untuk Penanganan Permukiman Kumuh & Sanitasi sebesar Rp 155,85 miliar untuk target 225 hektar di 15 lokasi dan pemenuhan sanitasi 3.000 unit rumah.

Baca juga: 5 Rekomendasi Rumah Murah di Kabupaten Wonosobo

Terakhir, alokasi anggaran juga diperuntukkan untuk Dukungan Manajemen sebesar Rp 981,90 miliar untuk mendukung gaji dan tunjangan 3.791 pegawai, operasional 60 satuan kerja (satker), serta evaluasi kebijakan publik dan program.

"BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit. Sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan," jelasnya.