Banyak Perusahaan Dikelola Keluarga Hambat Pengembang IPO di Bursa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha properti mengungkapkan tantangan Initial Public Offering (IPO) perusahaan pengembang rumah subsidi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, sebuah perusahaan bisa terbuka ke publik apabila secara kapasitas bisnis, manajemen, hingga standar sudah memenuhi kriteria tertentu.

Sementara saat ini, tidak sedikit perusahaan pengembang rumah subsidi merupakan perusahaan keluarga.

Baca juga: Harga Rumah Subsidi di Kepulauan Mentawai Tahun 2025

"Tahapannya menjadi kewajiban kita bersama untuk melakukan empowering, adjustment dari sisi manajerial, dari sisi kemampuan teknis, dari sisi mitigasi, dari sisi pengelolaan bisnis utamanya," kata Joko saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).

Meskipun demikian, Joko mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan tantangan yang menarik untuk pengembangan kapasitas dan pemupukan pembiayaan.

Badan Diklat REI

Sedangkan REI memiliki badan diklat untuk pengembang-pengembang yang menjadi anggotanya.

"Pemberdayaan kemampuan dari sisi organizing, dari sisi pengelolaan, dari sisi administrasi, dari sisi bisnisnya," kata Joko.

Selain itu, REI juga memiliki lembaga sertifikasi di mana di dalamnya ada 12 level yang harus dilalui anggota untuk tersertifikasi.

Baca juga: Wacana IPO Rumah Subsidi, Ini Komentar Para Pengembang

"Kalau itu bisa dilakukan semuanya, maka tahapan selanjutnya adalah memilih, tetap menjadi perusahaan private atau mau go public," ujar Joko.

Oleh karena itu, Joko menilai para pengembang yang tergabung dalam REI sudah memenuhi dua tahapan sebelum IPO.

"Ini adalah opsi yang baik buat pengembang, opsi yang challenging, tapi semuanya kita lihatnya adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang bisa mendorong kita untuk selalu bertumbuh," kata Joko.

Ide Ara

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengusulkan pengembang perumahan subsidi agar melakukan IPO.

Ara mengatakan, hal tersebut diusulkan agar perusahaan pengembang perumahan subsidi tidak hanya mengandalkan perbankan sebagai pembiayaan.

"Bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan," kata Ara usai pertemuannya dengan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, hal ini juga dilakukan untuk mendukung terserapnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah subsidi.

Baca juga: Purbaya Effect, Pengembang Ini Percaya Diri Bangun Pergudangan