Masyarakat yang Ikut "Contractual Saving" Dapat Kepastian Antrean Beli Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjamin masyarakat yang akan menabung secara kontrak atau contractual saving for housing (CSH) akan mendapatkan housing queue atau antrean kepastian rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memastikan ini kepada Kompas.com, usai ditemui di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Selasa (28/10/2025).

"Ya, matching demand-nya (pencocokan permintaan harus kita pastikan, enggak mungkin dong kita nawarin ternyata enggak bisa. Ya harus matching demand dan suplainya," jelas Heru.

Baca juga: Pasca Iuran Wajib Dihapus MK, BP Tapera Kembangkan Konsep Contractual Savings

Dengan masyarakat menabung, maka kepastian permintaannya akan ada.

"Itu akan menimbulkan confidence (kepercayaan diri) bagi sisi suplai atau pengembang. Punya antrean segini loh, dan ini clear ini, orang yang commit (komitmen) mau nabung sekian untuk nanti DP (down payment/uang muka) atau mau dieskalasi untuk rumahnya, lebih dari itu," jelasnya.

Pengembangan CSH

Sejauh ini, BP Tapera tengah mengembangkan konsep CSH yang sifatnya sukarela berbasis investasi.

Ini dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan beban iuran wajib bagi pekerja.

"Ini lagi kita rumuskan, tadi juga sudah kita bahas dengan teman-teman di sela-sela kesibukan saya mendampingi Pak Menteri (Maruarar Sirait) untuk roadshow terkait dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Perumahan dan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) di berbagai daerah, itu juga kita diskusikan," jelas Heru.

Konsep ini pun telah dipresentasikan BP Tapera kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahkan sudah masuk tahap finalisasi.

Baca juga: Jerman, Perancis, dan Vietnam Jadi Rujukan Contractual Saving for Housings

Namun demikian, BP Tapera akan mendengarkan pendapat para expert (pakar) dari sisi pembiayaan, pasar, maupun ekosistem perumahan.

Dengan demikian, skema ini akan terus dikembangkan dalam rangka pengembangan model bisnis Tapera pasca keputusan MK.

Dia berharap, konsep ini bisa menjadi model bisnis operasional BP Tapera ke depan, sekaligus menjadi bagian dari solusi pembiayaan murah jangka panjang.

"Bagi semua desil, bukan hanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), tapi bagi semua desil. Karena masing-masing desil itu pasti pendekatannya akan berbeda-beda," tutur dia.

Konsep ini akan digodok selama dua tahun sembari menghadirkan para pakar secara berseri.

Nantinya pun akan disampaikan pada kementerian terkait. Mulai dari Kementerian PKP, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Hukum (Kemenhum), serta OJK.