Tak Semua Gedung Pemda yang Rusak Imbas Demo Diperbaiki Pakai APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak imbas aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, beberapa pemerintah daerah (pemda) menyanggupi perbaikan gedung pemerintahannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU.

Baca juga: Perbaikan Stasiun MRT Jakarta Imbas Demo Ricuh Habis Rp 5 Miliar

"Ada beberapa daerah, misalnya kayak Surabaya, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri, misalnya di Semarang," kata Diana saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

Sementara penanganan yang dilakukan oleh Kementerian PU adalah jika kerusakan yang dialami sudah sangat parah.

"Yang kami tangani mungkin Jawa Tengah ada Solo, ada Tegal, dan sebagainya," ujar Diana.

Perbaiki Polda Polda Metro Jaya

Salah satu infrastruktur yang mengalami kerusakan berat akibat aksi unjuk rasa tersebut adalah Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Polda Metro Jaya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana Kementerian PU mengatakan, anggaran yang dihabiskan untuk perbaikan JPO yang rusak imbas aksi unjuk raksa tersebut mencapai Rp 3,5 miliar.

Baca juga: Revitalisasi Gerbang Tol Dalam Kota Pasca-demo, Akses Dibatasi

Adapun kerusakan JPO Polda Metro Jaya masih tergolong sebagai rusak ringan.

"Tentunya yang sudah diselesaikan sampai saat ini adalah bagian-bagian yang mengalami kerusakan ringan yang bisa diselesaikan dalam waktu 7 hari. Sehingga hari ini yang JPO Polda sudah bisa beroperasi," kata Dewi saat meninjau pekerjaan perbaikan JPO Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025), dikutip dari keterangan resmi.

Hingga saat ini proses perbaikan lanjutan masih terus berjalan ke bagian-bagian yang mengalami kerusakan sedang dan berat, salah satu di antaranya ialah rumah lift.

Sedangkan pekerjaan perbaikan ringan yang sudah diselesaikan, antara lain perbaikan lantai, atap, perbaikan kaca-kaca yang pecah, dan hand railing.

Baca juga: Rusak Ringan Pasca-demo, Gedung Paripurna Serbaguna DPRD Brebes Mulai Konstruksi Oktober

"Untuk bagian electrical MPP, lift, struktur, itu kami memerlukan waktu sampai dengan Desember 2025,”kata Dewi.

Selain JPO Polda Metro Jaya, atas dasar keputusan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, Kementerian PU juga melakukan perbaikan JPO di kawasan Senen.

Kerusakan JPO di kawasan Senen dilaporkan lebih parah, yang mencapai ke kerangka bangunan. Oleh karena itu dibutuhkan waktu perbaikan yang lebih lama.

"Untuk JPO kawasan Senen lebih parah, jadi strukturnya juga harus diganti sehingga kami memerlukan waktu dan kami targetkan akan selesai sampai Desember 2025," katanya.
Butuh Anggaran Rp 19 Miliar

Baca juga: 2 JPO Rusak Imbas Aksi Demo Mulai Diperbaiki

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Kementerian PU untuk membantu perbaikan JPO di kawasan Senen dan di depan Polda Metro Jaya yang mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa.

Pramono menyebut estimasi biaya untuk perbaikan dua JPO tersebut mencapai Rp 19 miliar.

"Kami sudah menghitung indikasi nilainya kurang lebih Rp 19 miliar untuk dua JPO tadi," katanya saat menerima kunjungan Menteri PU Dody Hanggodo di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (02/09/2025).