Menteri Dody Ungkap Deep State di Kementerian PU Libatkan Orang Besar

JAKARTA, KOMPAS.com – Istilah deep state atau "negara dalam negara" yang selama ini hanya menjadi diskursus teoritis dalam ilmu politik, ditengarai ada dalam tubuh pemerintahan.

Hal ini menyusul pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis, Kamis (19/3/2026).

Prabowo menyingkap tabir mengenai adanya kelompok pejabat karier yang diduga melakukan pembangkangan sistemik terhadap otoritas politik.

Baca juga: Senjakala Bisnis Jalan Tol, Mitos atau Fakta? Ini Analisa Menteri PU

Pejabat karier dimaksud termasuk eselon I atau direktur jenderal (dirjen), yang diduga melakukan praktik pembangkangan tanpa dapat disentuh alias untouchable.

Fenomena ini, di antaranya, terjadi di salah satu kementerian dengan alokasi anggaran raksasa, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Bahkan, Menteri PU Dody Hanggodo, mengakui bahwa institusi yang dipimpinnya merupakan lahan basah yang menarik para pejabat melakukan tindakan ilegal.

Betapa tidak disebut lahan basah, untuk tahun 2026 saja anggaran Kementerian PU menembus sekitar Rp 118,5 triliun.

Angka ini mengalami eskalasi signifikan sebesar Rp 47,64 triliun dari pagu indikatif awal yang hanya senilai Rp 70,86 triliun.

Baca juga: Rest Area Km 57 dan 62 Dirombak, Ikhtiar Mengurai Bottleneck Tol Japek

"Saya akui deep state itu ada, riil. Tentu saja, ini memicu benturan keras antara visi pembaruan nasional dengan syahwat mempertahankan hegemoni lama di birokrasi yang melibatkan orang-orang besar," ungkap Dody menjawab Kompas.com, Minggu (29/3/2026).

Sasaran Tembak

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 dan menandatangani pakta integritas di depan Prabowo, Dody mengaku telah menjadi target delegitimasi oleh lingkungan internalnya sendiri.

Sebagai sosok yang mengemban mandat langsung dari Presiden untuk melakukan pembersihan total, Dody dianggap sebagai ancaman bagi ekosistem yang telah mapan atau status quo selama puluhan tahun.

Dody mengungkapkan adanya upaya sistematis melalui framing negatif terhadapnya.

Baca juga: Kekeringan Mengancam, JIAT Bakal Dibangun di Lumbung Pangan Nasional

"Terdapat kecenderungan kuat dari 'orang-orang lama' untuk mempertahankan kondisi kemarin," ujar Dody.

Ia menilai, sejumlah birokrat senior bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan, melainkan arsitek jaringan yang mengendalikan arus informasi, regulasi teknis, hingga skema pengadaan yang tertutup dari pengawasan eksternal.

Dari Pondok Indah hingga Senopati

Indikasi adanya kebocoran sistemik di tubuh Kementerian PU semakin menguat ketika profil kekayaan para pejabat karier dibedah.