Aplikasi Taksi Online InDrive dan Maxim Dilarang Beroperasi di Malaysia Mulai 24 Juli

KOMPAS.com-Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) Malaysia resmi mengeluarkan surat perintah penghentian operasi terhadap dua aplikasi e-hailing asal Rusia, InDrive dan Maxim.

Langkah ini diambil karena kedua platform taksi daring tersebut diduga beroperasi tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku di Malaysia.

Surat perintah penghentian ini mulai efektif sejak 24 Juli 2025.

APAD, sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Transportasi Malaysia, memiliki kewenangan untuk memberikan izin operasional bagi pelaku usaha transportasi darat, termasuk layanan taksi online.

Baca juga: Malaysia Setop Operasional Maxim dan InDrive, Apa Sebabnya?

Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, menegaskan bahwa kedua perusahaan tersebut masih bisa mengajukan banding atas keputusan ini. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan dirinya.

“Kedua perusahaan taksi daring itu dapat mengajukan banding, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan saya,” ujar Anthony Loke, seperti dikutip dari The Star, Senin (19/5/2025).

Sebelumnya, pada 5 Mei 2025, Malaysian P-Hailing Riders Association atau Asosiasi Pengemudi Online Malaysia telah mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap InDrive dan Maxim.

Asosiasi ini bahkan menuntut agar akses terhadap kedua aplikasi tersebut diblokir karena dinilai menjalankan layanan tanpa mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah kegagalan kedua platform tersebut dalam memastikan para pengemudinya memiliki Public Service Vehicle (PSV) — semacam Surat Izin Mengemudi (SIM) khusus untuk angkutan umum di Malaysia.

Baca juga: Covid-19 Naik di Asia Tenggara, Malaysia Catat Rata-rata 600 Kasus per Minggu

Selain itu, sejumlah pengemudi yang tergabung dalam InDrive dan Maxim diduga tidak memiliki asuransi taksi daring serta tidak menjalani pemeriksaan kendaraan berkala, atau yang biasa disebut uji KIR, yang wajib sesuai ketentuan angkutan umum di Malaysia.

APAD menegaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh InDrive dan Maxim termasuk ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Angkutan Umum Darat Nomor 715 Tahun 2010.

Di dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa semua kendaraan yang beroperasi di bawah platform e-hailing wajib memiliki E-Hailing Vehicle Permit (izin khusus taksi online) yang sah dan berlaku.

Penindakan terhadap InDrive dan Maxim ini menjadi perhatian penting dalam industri transportasi online Malaysia yang tengah berkembang pesat.

Keputusan ini juga merupakan langkah pemerintah untuk menjaga keselamatan, kepatuhan hukum, serta keadilan bagi para pengemudi taksi daring lokal yang selama ini taat aturan.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Muhammad Idris)