Jawaban DPR soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Tunjangan Dipangkas, Warganet Tetap Tidak Puas

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga influencer, sejak awal September 2025.

Jawaban atas 17+8 Tuntutan Rakyat disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (5/9/2025) malam.

“Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025,” ujar Dasco, dikutip dari Antara, Jumat (5/9/2025).

17+8 Tuntutan Rakyat mencuat setelah demo besar-besaran sejak Senin (25/8/2025) buntut pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta kepada anggota DPR yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi rakyat dan ekonomi saat ini.

Demo semakin meluas setelah kendaraan taktis (Brimob) melindas pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan hingga tewas di Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) malam.

Apa saja isi 17+8 Tuntutan Rakyat?

DPR sudah berjanji akan merespons 17+8 Tuntutan Rakyat ketika mengadakan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Satu hari setelahnya, giliran para influencer, seperti Jerome Polin dan Andovi da Lopez, yang menyerahkan berkas berisi 17+8 Tuntutan Rakyat kepada DPR melalui Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade.

Andovi mengatakan, proses penyusunan 17+8 Tuntutan Rakyat memakan waktu selama tiga jam.

Ia juga menghubungi sejumlah orang, seperti Jerome Polin dan Salsa Erwin, supaya aspirasi dapat didengar oleh masyarakat,

“Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah, itu phone call-nya memang sekitar 3 jam memang,” ujar Andovi di depan Gedung DPR, dikutip dari Kompas.com, Senin (1/9/2025).

Aksi para influencer ternyata menarik perhatian warganet karena mereka dinilai lebih sigap ketimbang anggota Dewan.

Andovi merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa DPR seharusnya bisa menyusun tuntutan rakyat secara sigap.

Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat disusun dan diserahkan, anggota DPR diminta memenuhi poin-poin yang sudah dimuat hingga Jumat (5/9/2025).

Poin-poin 17+8 Tuntutan Rakyat adalah:

Apa jawaban DPR soal 17+8 Tuntutan Rakyat?

DPR menjawab poin-poin 17+8 Tuntutan Rakyat tepat saat hari jatuh tempo pada Jumat (5/9/2025).

Namun, hanya ada enam poin yang diumumkan DPR, yakni:

Bagaimana dengan pemasukan anggota DPR yang dipersoalkan rakyat?

Selain tunjangan, DPR menjadi sorotan berbagai kalangan setelah muncul kabar bahwa anggota Dewan bisa menerima pemasukan dari gaji dan tunjangan hingga ratusan juta per bulan atau miliaran Rupiah per tahun.

Terkait hal itu, Dasco mengumumkan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR telah dipangkas menjadi Rp 65,5 juta per bulan.

Nominal tersebut didapat setelah tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan dihapus.

Selain itu, DPR juga akan memangkas biaya langganan meliputi biaya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.

Setelah dipangkas, berikut rincian gaji dan tunjangan anggota DPR:

Bagaimana respons pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat?

DPR sudah memberikan jawaban atas 17+8 Tuntutan Rakyat, namun bagaimana dengan pemerintah?

Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra menyampaikan, pemerintah memberikan respons secara positif 17+8 Tuntutan Rakyat.

Khusus bidang hukum dan HAM, eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut mengatakan, pemerintah akan menegakkan dan menjalankan hukum secara adil, transparan, dan menjunjung tinggi HAM.

Aparat juga sudah diminta melakukan langkah hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar hukum sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dikatakan Yusril merespons aksi kekerasan, perusakan, dan pengambilan barang di rumah dan instansi pemerintah saat demo akhir Agustus 2025 lalu.

Pihak-pihak yang diduga melanggar hukum akan tetap mendapat perlindungan dan penegakkan hukum dilakukan secara transparan.

“Mereka harus menjalani pemeriksaan sesuai hukum acara, berhak didampingi penasihat hukum, dan berhak diperlakukan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” ujar Yusril dikutip dari Antara, Kamis (4/9/2025).

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Wiranto, mengatakan bahwa kepala negara bersikap responsif terkait aspirasi pada demonstran.

Sebagian besar aspirasi yang disampaikan ketika demonstrasi telah diperhatikan oleh Prabowo, namun, tidak semua tuntutan bisa dipenuhi.

“Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, tentu selalu didengar oleh Presiden dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (4/9/2025).

“Tentunya, tidak serentak ya semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot. Oleh karena itu, tentu kita serahkan saja kepada Presiden,” tambahnya.

Bagaimana respons rakyat soal jawaban DPR terkait 17+8 Tuntutan Rakyat?

Andovi mengunggah salinan Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR melalui akun Instagram resminya @andovidalopez.

Salinan tersebut berisi pemenuhan sejumlah poin dalam 17+8 Tuntutan Rakyat, sebagaimana telah dijabarkan Kompas.com pada bagian awal.

Namun, publik tampaknya belum puas dengan jawaban DPR. Hal ini bisa dilihat dari berbagai komentar warganet di unggahan Andovi.

Warganet cenderung memberikan respons yang negatif dan sebagian besar di antaranya menyatakan ketidakpuasan.

Sejumlah warganet masih mempertanyakan nominal gaji dan tunjangan anggota DPR yang lebih dari Rp 60 juta.

Sementara itu, beberapa warganet turut menyoroti urgensi pemberian tunjangan kehormatan bagi anggota Dewan.

Di sisi lain, ada pula warganet yang meragukan jawaban DPR, apakah keputusan ini benar-benar bisa dilakukan atau hanya omon-omon.

Salah satu warganet bahkan mengaku sudah trust issue dengan DPR meski sudah memberikan jawaban atas 17+8 Tuntutan Rakyat.