Ransomware Serang Pusat Data Nasional Berhari-hari, Pakar Keamanan Siber: Data Kemungkinan Diambil

Alfons juga mempertanyakan penyedia layanan PDN Kominfo soal mengapa bisa pusat data berisi data-data negara kebobolan ransomware.

Ia menyarankan, Kominfo cukup bertindak sebagai pengawas dan tidak perlu terlibat dalam pengelolaan PDN.

Menurut Alfons, Kominfo sebaiknya menyerahkan pengelolaan data kepada pihak yang berkompeten, seperti penyedia cloud lokal, yakni Biznet, CBN, atau perusahaan lain di dalam asosiasi pengelola cloud.

“Jadi, kalau ada apa-apa pengelola cloud ini bisa dimintai pertanggungjawabannya baik finansial atau hukum. Kalau sudah ada konsekuensi seperti itu pengelola cloud PDN tidak akan ceroboh seperti hari ini,” tandas Alfons.

“Kok disaster recovery dan business continuity bisa separah ini. Kita doakan saja seperti itu (data di dalam PDN Kominfo tidak bocor),” pungkasnya.

Baca juga: Gangguan Sistem PDN Berimbas pada Layanan Imigrasi, Menkominfo: Pemulihan Bertahap

Pihak pembuat ransomware minta tebusan

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihak yang menyerang PDN Kominfo menggunkaan ransomware meminta sejumlah uang sebagai tebusan.

Nilainya tidak main-main karena pihak tersebut meminta uang sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 131 miliar kepada pemeirntah Indonesia.

Meski begitu, Budi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membayar uang tebusan. Ia berdalih, sistem keamanan PDN Kominfo tidak lemah.

“(Pemerintah) tidak akan (memenuhi tuntutan peretas)," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Senin.

Budi mengatakan, pihaknya sedang berupaya memulihkan PDN Kominfo dari serangan ransomware supaya pelayanan publik tidak terganggu.

Namun, ia enggan membeberkan siapakah pihak yang menyerangan PDN Kominfo.

Budi menegaskan, data masyarakat tetap aman walau Pusat Data Nasional Kominfo diserang ransomware.

"Kita evaluasi. Ini sebentar lagi kita umumkan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lagi evaluasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan forensik," jelasnya.

"(Pemulihannya) tunggu saja, lagi di ini (dilakukan). Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi," tegas Budi Arie.