Karena itu, Bhima menilai, pemerintah perlu segera memenuhi tuntutan masyarakat.
"Celios mendesak Pemerintah harus segera bentuk tim independen untuk penuhi tuntutan masyarakat. Karena aksi merebak di berbagai daerah, masalah utamanya adalah soal ekonomi," jelas dia.
Dia mengatakan, permasalahan ekonomi ini menyoal reformasi pajak yang dirasa tidak adil bagi kelompok menengah ke bawah.
Menurut dia, PPN seharusnya sudah diturunkan dari 11 persen menjadi 8 persen agar daya beli tidak semakin merosot.
"Segera dorong pembahasan pajak kekayaan atau Wealth Tax, kalau perlu menggunakan Perpu," tutur dia.
Bhima juga menyarankan pemerintah untuk menutup kebocoran pajak industri ekstraktif, bukan malah mengejar warung eceran.
Sebab, hal ini akan membuat investor membaca bahwa kenaikan target pajak 13 persen tahun 2026 tanpa perluasan basis pajak.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini